Jaksa Agung, Pelemahan KPK, dan Daftar Silang Pendapat di Pemerintahan Jokowi

Silang pendapat

Jika ditilik selama tiga tahun ke belakang, silang pendapat di internal pemerintah mengenai isu tertentu sudah terjadi berulang kali. Berikut daftarnya.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW

Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Keduanya saat ini sudah tidak menjabat.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat lagi-lagi terjadi antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sementara Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Beda pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Ignasius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Ini merupakan beda pendapat kali ketiga antara Sudirman Said dengan dan Rizal Ramli.

Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik terjadi antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi yang saat itu dipegang Marwan Jafar dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Awalnya, polemik itu terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan. Meski demikian, Pramono tidak menyebut secara langsung pejabat yang dimaksud.