Pimpinan KPK: Masa Karena Takut OTT Gaduh Enggak Tangkap Orang?

Kompas.com - 13/09/2017, 08:58 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (12/9/2017) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comWakil Ketua KPK Laode M. Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (12/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif menilai janggal anggapan yang menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) bikin gaduh.

Menurut dia, kegaduhan tidak dapat menjadi suatu ukuran dalam penegakan hukum. Ia mengatakan, bila sudah ada bukti maka penegak hukum harus bertindak entah dengan OTT atau tanpa OTT.

"Masa iya kita membiarkan tindak pidana korupsi terjadi, padahal ada informasinya, ada orangnya," ujar Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017) malam.

"Karena takut gaduh, kita enggak usah tangkap? Bagaimana coba bayanginnya. Kita takut gaduh? Enggak bisa," kata dia.

(Baca juga: ICW: OTT yang Dianggap Bikin Gaduh Justru Penting dalam Kasus Korupsi)

Ia juga menegaskan, tidak ada yang namanya OTT recehan. Laode M Syarif mengatakan, bisa jadi uang yang didapat saat OTT kecil jumlahnya.

Namun, seringkali KPK menyita uang yang jumlahnya jauh lebih besar setelah dilakukan pengembangan dari OTT.

"Misalnya yang berhubungan dengan OTT di Bengkulu, Rp 40 juta, kemudian ada yang Rp 10 juta. Tetapi dokumen proyek itu tertulis 10 persen anggaran. Jadi itu besar sekali untuk pihak dalam dan luar. Jadi tidak ada (OTT recehan)," ucap Syarif.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya menilai, praktik pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) kerap menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, OTT tak mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

(Baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Namun, Prasetyo tak menyebut penegak hukum yang dimaksudnya kerap melakukan OTT.

"Penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan ingar-bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tutur Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III, Senin (11/9/2017).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X