Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan dengan Pernyataan Presiden - Kompas.com

Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan dengan Pernyataan Presiden

Kompas.com - 13/09/2017, 06:35 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloKOMPAS.com/Putra Prima Perdana. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal pernyataan kontroversial Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak berkomentar. Saya kira Jaksa Agung juga sama tegak lurus sama dengan pernyataan Presiden," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

Pimpinan Korps Adhyaksa itu sebelumnya mengungkapkan keinginannya agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada kejaksaan.

Padahal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

(Baca juga: Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK)

Namun, Tjahjo mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden Jokowi, Mendagri wajib patuh dan sejalan dengan sikap dan pernyataan yang dilontarkan Presiden.

"Sebagai Mendagri, pembantu Presiden, saya tentunya tegak lurus sebagaimana pernyataan Presiden," kata Tjahjo.

Karena itu, lembaga antirasuah semestinya harus diperkuat dan bukan sebaliknya justru dilemahkan sebagaimana keinginan banyak pihak yang terganggu dengan KPK.

"KPK tidak boleh diperlemah. KPK harus diperkuat peran eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

(Baca juga: "Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden")

Tjahjo pun menegaskan, lagi-lagi sebagai pembantu Presiden, maka sudah semestinya pernyataan dan sikap atasan harus dijunjung tinggi.

"Sebagai pembantu Presiden, setiap pernyataan Presiden juga sikap saya yang harus saya junjung tinggi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, politisi PDI-P Henry Yosodiningrat mengusulkan agar KPK dibekukan sementara. Usul ini muncul karena sebagai anggota Panitia Khusus Angket KPK di DPR, dia melihat perlu ada pembenahan di KPK.

Jokowi pun menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi, Senin (11/9/2017).

Apalagi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional
Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Internasional
Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Nasional

Close Ads X