Menurut Khofifah, Kasus Bayi Debora Bukti Tak Semua Rumah Sakit Taati UU

Kompas.com - 12/09/2017, 23:38 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai menghadiri workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai menghadiri workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit belum sepenuhnya dipatuhi rumah sakit yang ada di Indonesia.

Ia mengatakan, kasus meninggalnya bayi Tiara Debora menjadi salah satu contohnya.

Bayi Debora diduga tak mendapatkan perawatan medis yang seharusnya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat karena keterbatasan dana yang dimiliki orangtuanya.

"Ini sebetulnya perlu kita kawal ya implementasi UU tersebut. Apa yang menjadi mandat dari UU itu rupanya law enforcement-nya butuh pengawalan kita bersama," kata Khofifah di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Khofifah mengatakan, jika benar RS tidak menjalankan amanat UU, maka RS tersebut bisa mendapatkan sanksi karena dianggap melakukan pelanggaran.

"Jadi law enforcement dari UU perlu dikawal, perlu ditegakkan. Diberikan punishment kepada RS yang belum mengikuti UU. Karena buktinya masih RS yang masih mensyaratkan sekian duit di depan dan seterusnya," kata dia.

Sanksi itu kata Khofifah, mulai dari peringatan lisan, tertulis, hingga straight punishment sampai pada proses pembekuan izin.

"Tetapi bahwa harus ada peringatan dulu. Proses SOP ini tetap harus dilakukan, yang memberikan izin itu lah yang akan memberikan peringatan," kata dia.

Khusus di DKI Jakarta, Khofifah berharap, Tim Pengawasan Layanan Kesehatan, baik dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan perlu kembali menyisir ketaatan RS dalam menerapkan UU tersebut dalam standar pelayannya.

"Tentu kita semua menghormati seluruh partisipasi masyarakat yang sudah memberikan layanan kesehatan tetapi, regulasi ini harus ditegakkan," kata dia.

Kasus ini tengah diselidiki pemerintah. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah meminta keterangan pihak RS dan keluarga Debora.

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus itu. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memutuskan apakah kasus kematian Debora memenuhi unsur pidana.

RS Mitra Keluarga Kalideres sebelumnya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua bayi Tiara Debora.

Pihak RS meminta maaf atas pelayanan yang dinilai tidak nyaman oleh keluarga Debora.  

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X