Kepercayaan terhadap DPR Rendah, Para Wakil Rakyat Diminta Berkaca

Kompas.com - 12/09/2017, 22:45 WIB
Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte dan Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes  dalam rilis hasil survey kepuasan publik atas kinerja Jokowi-JK. Konferensi pers digelar di kantor CSIS, Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017) Fachri FachrudinDirektur Eksekutif CSIS Philips Vermonte dan Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes dalam rilis hasil survey kepuasan publik atas kinerja Jokowi-JK. Konferensi pers digelar di kantor CSIS, Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte mengatakan, DPR sebaiknya menunjukkan sikap pro terhadap pemberantasan korupsi.

Sikap ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin rendah terhadap lembaga perwakilan rakyat itu. 

Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tergambar dari survei yang dilakukan CSIS belum lama ini. Tingkat kepercayaan ini turut dipengaruhi oleh sikap DPR yang dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi. 

Philips mengingatkan, keinginan masyarakat adalah adanya penguatan dan pemberantasan korupsi secara maksimal.

Baca: CSIS: Relasi Anggota DPR dengan Konstituennya Masih Rendah

Oleh karena itu, jika ada serangan atau upaya yang melemahkan KPK akan diartikan sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi.

"KPK sudah dilihat sebagai simbol memerangi korupsi," kata Philips, di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Philips, polemik Pansus Hak Angket KPK dan dinamika pengusutan kasus e-KTP beberapa waktu belakangan akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap DPR.

"Ini seharusnya jadi refleksi DPR juga, karena di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, masyarakat yang ingin melihat korupsi itu dikurangi," kata dia.

Philips mengatakan, survei pada tahun-tahun sebelumnya juga menyebutkan bahwa lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik adalah Pemerintah atau Presiden.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.