Kompas.com - 12/09/2017, 18:42 WIB
Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia menilai  Jaksa Agung HM Prasetyo keliru dalam memahami indeks persepsi korupsi (IPK). Terutama, pendapat yang menyebut bahwa IPK Indonesia sangat berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan.

"IPK di satu negara ditentukan oleh berbagai faktor dan penegakan hukum hanyalah salah satu faktor saja," ujar Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Dalam kajian TII, melambatnya peningkatan skor IPK tidak berhubungan langsung dengan kewenangan KPK dalam hal penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Penegakan hukum hanya satu indikator dari rantai IPK.

Menurut Dadang, indikator lainnya justru terdapat pada sistem politik dan birokrasi, penyalahgunaan sumber daya publik, suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat atau aparatur negara dengan swasta.

(Baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

"Sehingga peningkatan skor IPK harus dipahami dalam keutuhan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat publik, reformasi birokrasi, dan perbaikan rezim tata niaga," kata Dadang.

Dadang mengatakan, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, kedua negara ini mempunyai keunggulan dalam perbaikan sistem dan manajemen pelayanan publik yang baik. Bukan hanya terbatas pada konteks penegakan hukum atas kasus korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, HM Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa. Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

(Baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Ia mengklaim, model pemberantasan korupsi seperti itu justru lebih efektif ketimbang di Indonesia. Hal tersebut, kata Prasetyo, terlihat melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Malaysia dan Singapura yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.