Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan memastikan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang meminta kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dihapus, tak mencerminkan sikap Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017) sore.

Pramono mengatakan, pernyataan Presiden bahwa KPK harus diperkuat dan dijaga sudah disampaikan langsung kepada para wartawan saat peresmian Jalan Tol di Jombang, Minggu (10/9/2017).

(baca: Jaksa Agung Minta Fungsi Penuntutan Tipikor Dikembalikan ke Kejaksaan)

Meski sehari kemudian Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, namun Pramono menegaskan bahwa sikap Presiden sampai hari ini masih sama.

"Kemarin juga saya mendampingi Presiden di Bandung. Hal itu, ketika disampaikan, Presiden tetap dalam posisi, maka tidak ada keinginan sama sekali dari pemerintah dalam hal ini Presiden, untuk mengubah kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Pramono.

Meski begitu, kata Pramono, harus diakui bahwa ada hal-hal yang bersifat administratif yang harus diperbaiki oleh KPK.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Namun, Presiden ingin agar perbaikan yang dilakukan tidak mengubah kewenangan KPK yang mendasar.

"Memang yang bersifat administratif manajerial seperti yang diakui ketua KPK sendiri, ada hal yang perlu dilakukan perbaikan. Tapi tidak pada kewenangan secara mendasar. Sehingga sekali lagi, dalam hal ini presiden tak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK," kata dia.

"Tidak usah ditafsirkan macam-macam," tutup Pramono.

(baca: Kejagung Tak Pedulikan Kritik terhadap Jaksa Agung soal Evaluasi KPK)

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.