Pernyataan Jaksa Agung soal KPK Dinilai sebagai Aksi Politisi - Kompas.com

Pernyataan Jaksa Agung soal KPK Dinilai sebagai Aksi Politisi

Kompas.com - 12/09/2017, 16:16 WIB
Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017)Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Senin (11/9/2017), lebih menyerupai pernyataan seorang politisi ketimbang pejabat pemerintahan.

Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ada di Komisi Pemberantasan Koruopsi dikembalikan kepada pihak kejaksaan.

"Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo perihal usulan pelimpahan kewenangan penuntutan KPK ke kejaksaan lebih menyerupai pernyataan seorang politisi dibanding sebagai pernyataan pejabat pemerintahan," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Menurut Hendardi, sejak awal Prasetyo lebih memilih berpolitik di wilayah penegakan hukum dibanding menjadi Jaksa Agung yang profesional menegakkan hukum.

Langkah-langkah Prasetyo dalam memimpim korps Kejaksaan Agung, kata Hendardi, lebih dikendalikan oleh argumentasi dan pertimbangan politik dibanding murni penegakan hukum.

(Baca juga: Minta Penuntutan KPK Dihilangkan, Jaksa Agung Dinilai Membangkang terhadap Presiden)

Selain itu Hendardi juga menyoroti kinerja kejaksaan selama tiga tahun terakhir yang minim prestasi.

"Tidak ada prestasi Jaksa Agung selama hampir 3 tahun memimpin," kata Hendardi.

Di sisi lain, lanjut Hendardi, pernyataan Prasetyo secara jelas merupakan bentuk indisipliner sebagai pejabat pemerintah. Seharusnya, Jaksa Agung mematuhi kehendak Presiden Joko Widodo yang secara tegas menolak pelemahan KPK.

Hendardi memandang sikap Prasetyo tersebut akan berimplikasi pada posisi pemerintah dan dapat dianggap sebagai upaya melemahkan KPK.

"Prasetyo bukan hanya offside dalam mengeluarkan pendapat tetapi juga indisipliner. Karena sebagai organ pemerintahan, semestinya Prasetyo patuh pada kehendak Presiden yang tegas-tegas menolak pelemahan KPK," kata Hendardi.

(Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Klarifikasi Ucapan Jaksa Agung soal KPK)

Oleh sebab itu, Hendardi meminta Presiden Jokowi menyolidkan jajarannya dalam memandang upaya-upaya Pansus Hak Angket KPK yang dinilai destruktif. Jika tidak dilakukan, maka akan muncul aktor-aktor lain yang akan memperlemah KPK.

"Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK. Sikapnya yang terus memperburuk integritas dan citra kejaksaan akan berimplikasi pada posisi pemerintah yang dapat digeneralisir sebagai organ yang memperlemah KPK," ucapnya.

"Sepanjang Jokowi tidak solid dan kokoh dalam memandang upaya-upaya destruktif yang dilakukan oleh Pansus Angket, maka bukan hanya aktor seperti Jaksa Agung saja yang tergoda untuk berpolitik melemahkan KPK tetapi juga aktor-aktor lain bisa bermunculan," kata Hendardi.

Selain itu, dalam rapat kerja kemarin Prasetyo juga menilai praktik pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) kerap menimbulkan kegaduhan.

Menurut dia, OTT tak mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Namun, Prasetyo tak menyebut penegak hukum yang dimaksudnya kerap melakukan OTT.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Megapolitan
Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Internasional
Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Regional
Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Nasional
Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Regional
Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Regional
M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

Regional
10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

Regional
Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Megapolitan
Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Megapolitan
Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

Megapolitan
Meghan Markle Menangis Saat Ayahnya Berkata Tak Bisa Datang

Meghan Markle Menangis Saat Ayahnya Berkata Tak Bisa Datang

Internasional
Kantor Bank NTT dan Kantor Bapedda Flores Timur Terbakar

Kantor Bank NTT dan Kantor Bapedda Flores Timur Terbakar

Regional

Close Ads X