Kompas.com - 12/09/2017, 15:18 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAnggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjaga privasi seseorang dalam mengusut kasus-kasus korupsi.

Sebab, terkadang pihak-pihak yang dipanggil KPK bukan pihak yang berperkara, namun hanya dimintai sedikit keterangan.

Namun, menurut dia, hal itu sudah cukup menghancurkan elektabilitas dan kredibilitasnya. Terutama jika pemanggilan terjadi jelang Pilkada.

“Bisa tidak, dalam proses melakukan klarifikasi, kerahasiaannya juga dijaga. Karena pada saat belum masuk projustisia (penyelidikan dan penyidikan), proses klarifikasi kan meminta keterangan untuk melakukan klarifikasi,” ucap Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Aziz menambahkan, seringkali hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada, sehingga terkadang laporan hanya untuk mengekspos seseorang masuk dan keluar gedung KPK.

Meskipun pemeriksaannya tak lama, namun berita bisa dimainkan hingga berminggu-minggu.

“Elektabilitas calon pilkada akan terganggu,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan bahkan mengusulkan agar usulan tersebut bisa menjadi salah satu simpulan rapat.

(baca: Curhat Politisi Demokrat, Batal Jadi Gubernur Setelah Dipanggil KPK)

Ia menyampaikan, penetapan calon kepala daerah Pilkada 2018 dilakukan pada Februari 2018.

Menurut dia, perlu ada kesepakatan dengan KPK agar setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ia tak lagi diperiksa KPK hingga proses pilkada selesai.

Hal itu, kata dia, agar calon kepala daerah yang maju bisa tenang.

“Sampai putusan MK seandainya ada silang sengketa. Itu harus kita sepakati,” ucap Trimedya.

(baca: Tak Dipanggil Yang Terhormat, Politisi PDI-P Protes Pimpinan KPK)

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan pihaknya menjaga privasi.

Proses pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan klarifikasi, kata dia, memang dilakukan tertutup. Tim Pengaduan Masyarakat KPK yang akan melakukan klarifikasi tersebut.

 “Jadi kalau untuk klarifikasi dalam rangka pulbaket kami jaga betul supaya prosesnya berjalan dengan baik,” ucap Laode.

(baca: KPK Akan Bertahan karena Masyarakat bersama KPK...)

Namun, di tengah proses tersebut, KPK justru ditanya pihak wartawan sehingga proses menjadi terekspos.

Sedangkan dalam pemanggilan saksi, yang bersangkutan harus datang ke gedung KPK.

Laode menambahkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemeriksaan bisa juga dilakukan di lokasi lain.

Namun, hal itu seringkali tak dilakukan karena peralatan yang kurang memadai.

“Terus terang kalau diperiksa di tempat lain tidak ter-record sehingga kemungkinan untuk adanya suara-suara sumbang yang lain akan lebih banyak. Jadi saya pikir lebih baik di KPK saja,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Panggil Arteria Soal Ucapan Copot Kajati Berbahasa Sunda dan Mobil Pelat Nomor Polisi

Fraksi PDI-P Panggil Arteria Soal Ucapan Copot Kajati Berbahasa Sunda dan Mobil Pelat Nomor Polisi

Nasional
Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Nasional
Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.