Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil surveiCentre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas responden meyakini Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Sebanyak 76,9 persen responden menyatakan demikian.

"Ada keyakinan publik bahwa pemerintah cukup berkomitmen memperkuat KPK. Dari data ini memang tak terjadi kenaikan signifikan dari 2016-2017 dan angka ini masih dalam batas margin of error survei," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS,  Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

(baca: Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi)

Arya menjelaskan, angka tersebut naik dibanding 2016 sebesar 74,6 persen dan 2015 sebesar 62,6 persen.

Namun demikian, lanjut Arya, publik juga menunggu sikap tegas pemerintah atas polemik hak angket DPR terhadap KPK.

"Publik juga melihat penggunaan hak angket kepada KPK menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah," kata dia.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Selain komitmen memperkuat KPK, publik juga optimistis jika Jokowi akan terus mendorong reformasi di Kepolisian.

Arya menyampaikan, sebanyak 76 persen publik tahun ini meyakini hal tersebut. Kepercayaan ini naik cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 65 persen.

Sedangkan pada 2015, tercatat 61,3 persen publik yang optimistis Jokowi berkomitmen mendorong perubahan di Kepolisian.

 

(baca: PKS: Publik Akan Bertanya Keseriusan Jokowi Perkuat KPK)

Sedangkan mengenai pemberantasan mafia peradilan juga mengalami peningkatan. Arya mengatakan, sebanyak 67,7 persen publik opimistis komitmen Jokowi atas masalah ini.

Pada tahun 2016, keyakinan publik berada pada angka 62,4 persen. Pada 2015, angka keyakinan publik atas persoalan ini hanya di angka 52 persen.

"Jokowi pada 2014 kemarin salah satunya juga menunjukkan komitmen dia kepada agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya kira sikap pemerintah terhadap isu atau agenda pemberantasan korupsi ini juga ditunggu oleh publik," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com