Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil surveiCentre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas responden meyakini Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Sebanyak 76,9 persen responden menyatakan demikian.

"Ada keyakinan publik bahwa pemerintah cukup berkomitmen memperkuat KPK. Dari data ini memang tak terjadi kenaikan signifikan dari 2016-2017 dan angka ini masih dalam batas margin of error survei," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS,  Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

(baca: Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi)

Arya menjelaskan, angka tersebut naik dibanding 2016 sebesar 74,6 persen dan 2015 sebesar 62,6 persen.

Namun demikian, lanjut Arya, publik juga menunggu sikap tegas pemerintah atas polemik hak angket DPR terhadap KPK.

"Publik juga melihat penggunaan hak angket kepada KPK menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah," kata dia.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Selain komitmen memperkuat KPK, publik juga optimistis jika Jokowi akan terus mendorong reformasi di Kepolisian.

Arya menyampaikan, sebanyak 76 persen publik tahun ini meyakini hal tersebut. Kepercayaan ini naik cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 65 persen.

Sedangkan pada 2015, tercatat 61,3 persen publik yang optimistis Jokowi berkomitmen mendorong perubahan di Kepolisian.

 

(baca: PKS: Publik Akan Bertanya Keseriusan Jokowi Perkuat KPK)

Sedangkan mengenai pemberantasan mafia peradilan juga mengalami peningkatan. Arya mengatakan, sebanyak 67,7 persen publik opimistis komitmen Jokowi atas masalah ini.

Pada tahun 2016, keyakinan publik berada pada angka 62,4 persen. Pada 2015, angka keyakinan publik atas persoalan ini hanya di angka 52 persen.

"Jokowi pada 2014 kemarin salah satunya juga menunjukkan komitmen dia kepada agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya kira sikap pemerintah terhadap isu atau agenda pemberantasan korupsi ini juga ditunggu oleh publik," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com