Presiden Jokowi Diminta Klarifikasi Ucapan Jaksa Agung soal KPK - Kompas.com

Presiden Jokowi Diminta Klarifikasi Ucapan Jaksa Agung soal KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:47 WIB
Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai ucapan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang ingin mengamputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama saja mewakili sikap pemerintah.

Menurut Ray, Presiden Joko Widodo perlu secepatnya mengklarifikasi ucapan Prasetyo tersebut.

"Ucapan itu mementahkan sikap Presiden sebelumnya yang terasa begitu kuat menyebut akan mempertahankan KPK. Makin membingungkan apa sebenarnya sikap dan posisi presiden," ujar Ray dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Menurut Ray, sekalipun mungkin pernyataan Jaksa Agung tersebut bukanlah dari Presiden, dapat dinilai bahwa pernyataan itu mewakili pemerintah. 

(Baca juga: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Ray menyatakan, tanpa ada klarifikasi, publik akan menilai bahwa sikap dan kata-kata Presiden bertolak belakang dalam hal pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga KPK.

Presiden akan terlihat lebih cenderung mendukung Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Menurut Ray, mencabut kewenangan KPK dalam bidang penuntutan sama saja mengkerdilkan kemampuan KPK dalam memberantas korupsi.

"Jika bukan ide ini yang dimaksudkan oleh Presiden, maka ada baiknya hal ini diralat oleh Presiden dan memberi teguran kepada Jaksa Agung, agar lebih hati-hati dalam menyatakan pendapat di muka publik," kata Ray.

Ray mengatakan, jangan sampai ada kesan Presiden hanya ingin menyenangkan publik dengan kata-kata yang terlihat heroik, tetapi pada ujungnya malah bertindak sebaliknya.

(Baca juga: Minta Penuntutan KPK Dihilangkan, Jaksa Agung Dinilai Membangkang terhadap Presiden)

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada Korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya membuat gaduh.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional
Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Internasional
Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Nasional

Close Ads X