Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 12/09/2017, 14:17 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Arkan (11) mungkin saat itu kaget sekaligus tak percaya, ketika mendapati Suwarso, kakeknya tewas tergantung dengan leher terikat tali plastik di bawah pohon kopi tak jauh dari rumah mereka di Desa Sangkanayu, Purbalingga, Jawa Tengah.

Seperti Kompas.com wartakan, Minggu (9/7/2017), pria berusia 73 tahun itu nekad bunuh diri karena masalah ekonomi. Menurut Nuryati (35)—anak korban, Suwarno depresi karena masih memiliki dua anak yang masih bersekolah sehingga membutuhkan banyak biaya.

"Bapak sering sambat (mengeluh) kalau kondisi fisiknya sudah tua sehingga tidak bisa bekerja keras lagi untuk mencukupi kebutuhannya," ujar Nuryati.

Sebenarnya kejadian serupa juga dialami Danang, seorang buruh bangunan asal Dusun Kwarigan, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya pada akhir Juli tahun ini.

Dimuat Kompas.com, Sabtu (29/7/2017), pria berusia 22 tahun itu diduga gantung diri karena tidak memiliki penghasilan tetap, padahal korban harus menghidupi istri dan satu anaknya.

Dari dua contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat membuat seseorang depresi sampai mendorong diri mengakhiri hidup. Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Obat-obatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Shekhar Saxena mengamini hal itu.

Dalam keterangannya di VOA News, Jumat (20/4/2017), Shekhar berujar bahwa kebanyakan orang yang menderita depresi tinggal di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Depresi sendiri merupakan epidemi kematian akibat bunuh diri.

Korupsi penyebab kemiskinan?

Berbicara penyebab kemiskinan sangatlah kompleks. Sebab, ada banyak hal yang mendorong terjadinya kemiskinan di suatu negara, salah satunya adalah korupsi.

Hasil studi Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector pada 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" menyimpulkan, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Menurut studi itu, peningkatkan korupsi di suatu negara secara langsung akan mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya menjalankan bisnis.

Lebih dari itu, korupsi dapat pula meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan sehingga memperparah kemiskinan.

Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi dapat menurunkan kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai bangsa yang besar, negeri ini akrab dengan masalah korupsi. Tak percaya, tengok saja indeks persepsi korupsi Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com