"Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden" - Kompas.com

"Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden"

Kompas.com - 12/09/2017, 13:06 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2017).Ambaranie Nadia K.M Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, seharusnya sikap Jaksa Agung HM Prasetyo sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terkait usulan Jaksa Agung agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Dengan kata lain, ia ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK. Di sisi lain, Jokowi menegaskan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

"Sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, Jaksa Agung semestinya in line dengan tekad Presiden dalam penegakan hukum," ujar Siti kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Siti mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi memanggil Prasetyo untuk diajak bicara kembali mengenai penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Bahwa KPK yang didirikan sejak tumbangnya Orde Baru diharapkan mampu mengeliminasi korupsi. Kebijakan ini sangat krusial bagi Indonesia, mengingat masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan," ujar Siti.

(baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Jokowi, lanjut Siti, harus memastikan kembali kepada para anak buahnya untuk melaksanakan program prioritas, salah satunya penegakan hukum.

"Sejak awal, Jokowi mengingatkan bahwa semua menteri dan pimpinan lembaga melaksanakan program Presiden. Jadi, komitmen itu yang perlu diperkuat," ujar Siti.

Lewat pernyataan Prasetyo itu, lanjut Siti, sangat wajar jika muncul suara mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Prasetyo.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM. Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

(baca: Daripada Komentari Kerja KPK, Perbaiki Saja Internal Kejaksaan)

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Sementara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, peran KPK harus terus diperkuat.

(baca: Demokrat Minta Jokowi Luruskan Pernyataan Jaksa Agung)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembekuan KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi.

Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, saat dikonfirmasi Senin (11/9/2017) malam, belum bisa menjawab apakah yang disampaikan Jaksa Agung tersebut mencerminkan sikap Presiden. "Saya tanya Presiden dulu besok (hari ini)," kata dia.


EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional
Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Internasional
Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Nasional

Close Ads X