Kompas.com - 12/09/2017, 10:04 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebab, sikap tersebut tidak diterjemahkan oleh jajarannya. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo justru meminta hak penuntutan yang ada pada KPK dihilangkan dan dikembalikan ke kejaksaan.

"Publik akan mempertanyakan keseriusan dan kebenaran pernyataan Pak Jokowi memperkuat KPK, yang disampaikan ke publik, termasuk melalui akun Twitter beliau sendiri," kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Hidayat meminta Presiden Joko Widodo untuk memanggil Jaksa Agung serta jajaran lainnya yang bertugas di bidang politik, hukum dan keamanan.

Presiden harus memastikan bahwa seluruh jajarannya satu sikap, yakni membuat KPK menjadi lebih kuat.

"Pak Jokowi harus membuktikan keseriusan beliau untuk memperkuat KPK dan tidak membiarkan KPK diperlemah," ucap Wakil Ketua MPR ini.

(Baca juga: Minta Penuntutan KPK Dihilangkan, Jaksa Agung Dinilai Membangkang terhadap Presiden)

Namun di sisi lain, Hidayat menilai hak penuntutan, penindakan dan penyidikan KPK juga harus diperbaiki. KPK tidak boleh hanya mengusut kasus kecil yang menimbulkan kerugian puluhan hingga ratusan juta.

Menurut dia, KPK harus mengusut kasus besar yang menimbulkan kerugian hingga miliaran atau triliunan rupiah, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga bail out Bank Century.

"Pernyataan Pak Jokowi tentang mendukung KPK diperkuat menjadi efektif ketika KPK berani melakukan penindakan terhadap kasus besar. Kalau kasus kecil, tanpa dukungan siapa pun juga bisa," kata dia.

(Baca juga: "KPK Sudah Menjadi Musuh Bersama, Termasuk oleh Penegak Hukum")

Dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki KPK dikembalikan kepada Korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Sementara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, peran KPK harus terus diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembekuan KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi.

Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, saat dikonfirmasi Senin (11/9/2017) malam, belum bisa menjawab apakah yang disampaikan Jaksa Agung tersebut mencerminkan sikap Presiden.

"Saya tanya Presiden dulu besok (hari ini)," kata dia.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Nasional
Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Nasional
Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Nasional
Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Nasional
Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Nasional
Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Nasional
Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.