Ketika Rapat Kerja Komisi III "Berasa" Pansus Angket KPK...

Benny, juga memprotes pernyataan Jaksa Agung terkait tindak lanjut kasus Novel di Bengkulu. Ia mengatakan proses hukum tidak boleh didasarkan pada dukungan masyarakat, melainkan pada prinsip keadilan hukum.

"Sebagai penegak hukum, masa Anda memproses kasus hukum dengan meminta dukungan kami. Tidak bisa itu, dalam kasus hukum ya tegakkan prinsip hukum, bukan kata kami atau masyarakat," ujar Benny.

Setelah protes dilayangkan Benny, rapat tiba-tiba diskors dan dilanjutkan pada Oktober dengan alasan masih banyak pertanyaan Komisi III yang belum dijawab.

Nuansa Pansus Angket

Pada rapat kerja dengan KPK yang berlangsung pukul 15.00 WIB, nuansa Pansus Angket KPK lebih terasa. Itu ditandai dengan kemunculan tiga anggota komisi lain yang diperbantukan oleh fraksinya untuk mengikuti rapat bersama KPK.

Ketiganya merupakan anggota Pansus Angket KPK. Mereka adalah Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan anggota Komisi XI (bidang keuangan), John Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar, serta Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-P yang merupakan anggota Komisi VIII (bidang sosial keagamaan).

(Baca: Sejumlah Anggota Pansus Angket Muncul dalam Rapat Komisi III-KPK)

Dampak kehadiran mereka pun membuat nuansa Pansus Angket KPK makin terasa dalam rapat Komisi III. Meskipun di awal rapat kerja lima pimpinan KPK menyampaikan kinerja mereka dalam tiga bulan terakhir, pertanyaan dalam rapat justru fokus pada temuan Pansus Angket KPK.

Beberapa pertanyaan yang muncul terkait temuan pansus itu yakni pengelolaan barang sitaan di luar Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan rangkap jabatan antara penyelidik dan penyidik.

Beberapa kali, Benny Harman selaku pemimpin rapat sampai mengingatkan agar pertanyaan difokuskan kepada kinerja, bukan kasus.

Menanggapi banyaknya pertanyaan terkait temuan di Pansus Angket KPK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapinya dengan santai.

Ia menganggap pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai proses pengawasan dari Komisi III selaku mitra kerja KPK.

"Enggak ada satu pun di negara ini yang tidak boleh di-check and balance. Saya salah ngomong saja bisa dipecat. Cuma masalahnya, proper enggak check and balance-nya. Coba kalian lihat semua, kami jawab semua. Kita enggak boleh grubak-grubuk. Jawab dengan data saja," tutur Saut.