Kompas.com - 12/09/2017, 08:15 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - "Serangan" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak henti-hentinya datang. Terakhir, "serangan" itu bahkan berasal dari rekan sesama penegak hukum, yakni Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) bikin gaduh serta menilai fungsi penuntutan sebaiknya dikembalikan ke kejaksaan.

Hal itu membuat masyarakat prihatin. Putri (25), misalnya, melihat "serangan" terhadap KPK tersebut menyedihkan. Padahal, kerja KPK saat ini semakin membaik.

Salah satunya dengan berani mengungkap kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menyeret banyak nama penting, terutama politisi di DPR.

Gangguan yang datang dari banyak penjuru, menurut dia, berdampak pada terganggunya kinerja KPK.

"Kalau orang-orang KPK kerja tapi masih dapat ancaman dan disibukkan dengan segala urusan hukum dan administrasi, ya cukup mengganggu," tutur Putri.

(Baca juga: Jaksa Agung Dinilai Berniat "Mengamputasi" KPK)

Saat ini muncul juga wacana pembekuan KPK yang diutarakan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Wacana itu juga banyak disorot oleh publik.

Ivan (25) menilai pembekuan tak masuk akal jika alasannya hanya karena ada sejumlah penyimpangan yang dilakukan KPK. Evaluasi perlu dilakukan terhadap KPK, namun jangan sampai lembaganya justru dibekukan.

Meski begitu, ia menilai hal itu tak akan terjadi.

"(KPK) bisa bertahan karena masyarakat bersama KPK," kata Ivan.

Ia menilai, koruptor akan semakin bebas bergerak jika KPK dibubarkan. Dengan banyaknya uang negara yang disalahgunakan, maka pembangunan juga bisa terhambat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.