"KPK Akan Bertahan karena Masyarakat bersama KPK..."

JAKARTA, KOMPAS.com - "Serangan" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak henti-hentinya datang. Terakhir, "serangan" itu bahkan berasal dari rekan sesama penegak hukum, yakni Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) bikin gaduh serta menilai fungsi penuntutan sebaiknya dikembalikan ke kejaksaan.

Hal itu membuat masyarakat prihatin. Putri (25), misalnya, melihat "serangan" terhadap KPK tersebut menyedihkan. Padahal, kerja KPK saat ini semakin membaik.

Salah satunya dengan berani mengungkap kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menyeret banyak nama penting, terutama politisi di DPR.

Gangguan yang datang dari banyak penjuru, menurut dia, berdampak pada terganggunya kinerja KPK.

"Kalau orang-orang KPK kerja tapi masih dapat ancaman dan disibukkan dengan segala urusan hukum dan administrasi, ya cukup mengganggu," tutur Putri.

(Baca juga: Jaksa Agung Dinilai Berniat "Mengamputasi" KPK)

Saat ini muncul juga wacana pembekuan KPK yang diutarakan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Wacana itu juga banyak disorot oleh publik.

Ivan (25) menilai pembekuan tak masuk akal jika alasannya hanya karena ada sejumlah penyimpangan yang dilakukan KPK. Evaluasi perlu dilakukan terhadap KPK, namun jangan sampai lembaganya justru dibekukan.

Meski begitu, ia menilai hal itu tak akan terjadi.

"(KPK) bisa bertahan karena masyarakat bersama KPK," kata Ivan.

Ia menilai, koruptor akan semakin bebas bergerak jika KPK dibubarkan. Dengan banyaknya uang negara yang disalahgunakan, maka pembangunan juga bisa terhambat.

Nilai-nilai Pancasila pun, menurut dia, tak diamalkan melainkan hanya hanya sebatas slogan.

"(Kalau KPK dibekukan) koruptor makin bebas geraknya, ada KPK saja masih coba-coba korupsi," ucap dia.

Sementara itu, Arie (28) menilai situasi saat ini kontraproduktif dengan cita-cita bangsa dan pemerintah soal mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Menurut dia, jika ada kekurangan di internal KPK, maka seharusnya lembaga antirasuah diberi penguatan agar kinerjanya lebih maksimal.

Rangkaian "serangan" terhadap KPK juga disebut menimbulkan kegaduhan politik dan gesekan antarlembaga. Arie berharap, Presiden Joko Widodo bisa mengambil peran untuk mendinginkan situasi.