Soal Barang Sitaan, KPK Tegaskan Selalu Koordinasi dengam Rupbasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief membantah bahwa KPK mengelola barang bukti tanpa sepengetahuan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) yang dibawahi Kementerian Hukum dan HAM.

Ia mengatakan, ada beberapa barang sitaan yang dikelola KPK dengan kewenangan yang dimiliki karena Rupbasan tak memiliki sumber daya yang cukup.

"Tentu kami koordinasikan dengan Rupbasan khususnya yang berhubungan dengan mobil-mobil tadi. Dari Rupbasan butuh uang yang banyak untuk merawat mobil Ferrari seperti itu. Dan ternyata satu kali start engine-nya itu memang (mahal). Oleh karena itu sekarang beberapa mobil mewah itu pernah dikerjasamakan dengan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM)," ujar Laode, dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Baca: Dalami soal Barang Sitaan, Pansus Angket KPK Undang Ditjen Pemasyarakatan

Ia mengakui, beberapa barang sitaan berupa mobil memang diparkir di Kemenkumham, bukan di Rupbasan, karena pengelolaan ditanggung KPK.

Alasannya, lebih dekat dari Gedung KPK bila diparkir di Kemenkumham.

"Itu yang saya ingin sampaikan. Khusus dengan beberapa rumah dan tanah yang ada di Bali, itu juga dalam perawatan yang lumayan bagus," lanjut dia.

Panitia Khusus Angket KPK sempat mempermasalahkan beberapa barang sitaan yang dikelola KPK.

Dari hasil kunjungan Pansus ke lima Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) wilayah DKI dan Tangerang, ada sejumlah benda rampasan dan sitaan yang tidak teradministarisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca: Dirjenpas: Melanggar Hukum, Barang Sitaan Tak Tercatat di Rupbasan

Beberapa barang sitaan dan rampasan yang teradministrasi hanya sebatas mobil, motor, serta beberapa alat percetakan dan alat kesehatan.

"Sementara barang rampasan dan sitaan negara seperti tanah, bangunan, rumah, apalagi dalam bentuk uang itu tidak teradministrasikan di Rupbasan," kata dia.

Menurut Anggota Komisi III DPR itu, barang yang sudah "diblokir" pemakaiannya sudah terkait dengan perkara hukum sehingga seharusnya tak digunakan karena rawan disalahgunakan.

Namun, tak menutup kemungkinan Pansus akan menanyakan sejumlah hal di luar Rupbasan. Hal itu telah dikomunikasikan Pansus kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan.