Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jernih Melihat Dunia: Politisasi Rohingya dan Jeritan Penulis Buku

Kompas.com - 11/09/2017, 17:34 WIB

KOMPAS.com - Kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sayangnya, banyak yang menyalahartikan konflik ini sebagai ketegangan antaragama.

Jika dilihat dengan jernih, gesekan di Myanmar ini sebetulnya merupakan akibat dari krisis multidimensi. Dengan bingkai "Jernih Melihat Dunia", Kompas.com mengulas sejumlah hal terkait masalah ini pekan lalu.

Selain itu, ada sejumlah artikel lain yang akan mengarahkan pembaca untuk melihat harapan, menghargai perbedaan, dan menjernihkan pandangan atas berita-berita yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Stop politisasi Rohingya

Kelompok-kelompok tertentu ditengarai telah memanipulasi penderitaan etnis Rohingya untuk agenda politik domestik. Kelompok-kelompok ini ikut menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah, dan memupuk sentimen yang bisa menimbulkan konflik antarumat beragama.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam melihat isu kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai konflik antara Islam dan Buddha. Ia mendorong pemerintah dan warga Indonesia untuk bahu-membahu mencarikan penyelesaian subtantif masalah Rohingnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kelompok-kelompok di dalam negeri yang mencoba memanfaatkan isu Rohingya untuk menciptakan konflik di Indonesia.

Baca selengkapnya di artikel berikut:
- Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan Buddha
- Mencari Solusi Rohingya...

Muhammad Sunardi memberikan motivasi di hadapan pelajar SMA Negeri 1 Pegandon, Senin (4/9/2017).Tribun Jateng/Dini Suciatiningrum Muhammad Sunardi memberikan motivasi di hadapan pelajar SMA Negeri 1 Pegandon, Senin (4/9/2017).

Kisah inspiratif anak penggali kubur

Dari Kendal, Jawa Tengah, muncul kisah inspiratif tentang anak penggali kubur yang berhasil menggapai pendidikan tinggi. Muhammad Sunardi namanya. Ia mampu mewujudkan cita-cita menjadi dokter. Kini ia tengah menyelesaikan pendidikan S-3 di Jepang.

Di hadapan ratusan pelajar SMA Negeri 1 Pegandon, Sunardi menceritakan kisahnya saat duduk di bangku SD. Dia mengaku sudah mempunyai cita-cita menjadi dokter, namun tidak pernah mengungkapkan keinginannya kepada keluarga.

Karena keterbatasan biaya disertai tekad bulat, anak ketujuh dari delapan bersaudara itu selalu mendapatkan beasiswa, mulai SD sampai pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Kisah selanjutnya dapat dibaca di artikel "Kisah Anak Penggali Kuburan Capai Cita-cita Jadi Dokter dan Kuliah S-3 di Jepang ".

Indonesia International Book Fair menawarkan diskon buku sampai 70 persen.Kompas.com/Iwan Supriyatna Indonesia International Book Fair menawarkan diskon buku sampai 70 persen.

Jeritan penulis Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi rendah dari masyarakatnya. Jangankan untuk mendongkrak minat baca masyarakat, kesejahteraan penulis masih jauh panggang dari api.

Soal kesejateraan penulis ini menjadi sorotan di media sosial setelah penulis kekinian, Tere Liye, mengungkapkan unek-uneknya tentang pajak penulis. Gara-gara hal itu, Tere menarik diri dari industri perbukuan.

Penulis lain, Dewi Lestari atau kerap disapa Dee, pun mengakui bahwa ranah kepenulisan kerap dianggap sebagai dunia prihatin. Penghasilan yang didapat penulis tak sebanding dengan upaya untuk memunculkan buku berkualitas.

Atas jeritan hari Tere Liye ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan bahwa Kementerian Keuangan dan DJP telah mengakomodasinya dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma.

Selengkapnya dapat dibaca di artikel "Protes Tere Liye dan Jalan Sunyi Dunia Literasi " dan "Tentang Tere Liye, Curhat Sri Mulyani Soal Pajak Penulis".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com