JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, reformasi Polri dengan menempatkan polisi wanita di jabatan strategis bisa lebih efektif menekan budaya korupsi.
Tito menganggap polwan cenderung lebih mudah menahan diri dari korupsi.
"Kelebihan Polwan terutama lebih kuat hadapi godaan korupsi, lebih tegar," ujar Tito di auditorium PTIK, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Tito mengatakan, kelebihan itu bisa menjadi peluang polwan untuk bersaing dengan polisi laki-laki. Polwan bisa membangun citra bahwa lebih bersih dari korupsi.
Namun, Tito menegaskan bahwa persepsi tersebut harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
"Kalau polwan ada yamg korupsi, image ini hilang dan kelebihan ini tidak bisa jadi peluang penting untuk bersaing," kata Tito.
Tito membandingkan dengan kepolisian Georgia yang kerap dijadikan contoh reformasi kepolisian.
Dulu, kata dia, polisi di Georgia dikenal sangat koruptif. Masyarakat setempat sampai hilang kepercayaan kepada polisi. Kemudian, pemerintah setempat memutuskan mereformasi institusi kepolisian dengan memangkas setengah personelnya.
Setelah itu, polisi muda direkrut dengan serangkaian tes yang ketat.
"Sebagian besar posisi kunci dari polwan karena dianggap lebih konsisten dari godaan korupsi," ujar Tito.
Selain itu, untuk mencegah korupsi, gaji polisi di Georgia dinaikkan 25 kali lipat. Tito menyayangkan anggaran sebesar itu belum tersedia di Indonesia. Besaran tunjangan polisi baru naik sekitar 53 persen.
(Baca juga: Kapolri Akui Reformasi Polri Terhambat Kesejahteraan Personel)
Kementerian Keuangan, kata Tito, setuju saja jika kenaikan tunjangan hingga 70 persen diterapkan di unit kepolisian yang termasuk rawan korupsi.
Oleh karena itu, Tito berharap ada perombakan total di zona rawan tersebut, mulai dari kapolres, kapolsek, hingga jajaran di bawahnya. Kemudian diganti dengan orang yang berintegritas dan idealis.
"Aslog, asrena, beri anggaran mereka secukupnya sesuai idealnya sesuai kebutuhan," kata Tito.
Tito sempat memunculkan wacana agar dibentuk satu polres khusus di bandara yang seluruhnya diisi oleh polwan. Mereka diberikan biaya operasional yang cukup, tunjangan yang memadai, dan fasilitas uang menunjang.
"Kita lihat ada perubahan tidak. Di situ banyak problem TKI, TKW, datang ke sana, diperas. Jangan-jangan polisinya juga memeras. Kalau Polwan masa peras TKW," kata Tito.