Kompas.com - 11/09/2017, 14:22 WIB
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte (kiri) dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINSekjen Partai Nasdem Johnny G Platte (kiri) dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak khawatir ajakan yang berkembang di masyarakat untuk tidak memilih partai politik dalam Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemilu.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte memastikan wacana tersebut tidak akan mempengaruhi upaya partainya membenahi KPK melalui Pansus Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami tak khawatir kesan publik bahwa parpol tidak perlu dipilih kembali jika bagian dari anggota pansus. Nasdem sebagai anggota pansus akan tetap komit sejalan dengan prinsipnya agar bangsa ini terbebas dari budaya korupsi," kata Johnny di dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Johnny juga tak khawatir manuver Nasdem dan parpol koalisi pemerintah lainnya di pansus akan mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo di 2019 mendatang.

Selain Nasdem, saat ini keanggotaan pansus diisi oleh PDI-P, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura dan PPP yang semuanya merupakan parpol pendukung pemerintah.

"Betul anggota pansus berasal dari koalisi pemerintah. Namun itu tidak serta-merta, bukan berarti parpol koalisi non pemerintah adalah kelompok antikorupsi," kata dia.

(Baca:  Semua Partai Disebut Punya Kepentingan Terkait Rekomendasi Pansus Angket KPK)  

Johnny mengakui, saat ini muncul kesan di masyarakat bahwa pansus hendak melemahkan KPK. Menurut dia, kesan tersebut muncul karena penyampaian informasi yang tidak utuh ke publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia juga mengakui muncul kesan negatif karena sejumlah anggota pansus kerap melempar pernyataan yang menyerang KPK.

Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah sebuah rekomendasi resmi pansus.

"Nasdem khususnya dalam hal ini kalaupun kami berada dalam pansus, kami ingin memastikan kesimpulan kesimpulan atau rekomendasi yang diambil dalam rangka memperkuat KPK," ucap Johnny.

Salah satu yang akan diusulkan Nasdem dalam rekomendasi resmi adalah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Nasdem akan mengusulkan revisi yang dinilai bisa menguatkan lembaga antirasuah itu.

Misalnya, penguatan sumber daya manusia, perbaikan sistem dan penambahan kewenangan agar KPK bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Kompas TV Pansus meminta keterangan Yulianis terkait apa-apa saja yang ia ketahui tentang proses penyidikan di KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.