ICW Nilai Pembekuan KPK Untungkan Mereka yang Terlibat Kasus Korupsi

Kompas.com - 11/09/2017, 09:11 WIB
Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKoordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo menilai anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyerukan pembekuan KPK, Henry Yosodiningrat, mencerminkan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai anggota DPR.

"Karena mestinya dia paham apa kewenangan yang dimiliki DPR dan apa yang tidak. Kewenangan membekukan itu tidak ada sama sekali dalam bagian dari kewenangan DPR," kata Adnan, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/9/2017).

Adnan mempertanyakan apa niat dari seruan Henry yang meminta KPK dibekukan. Bahkan, pernyataan Henry sendiri dinilai sudah tidak sejalan dengan klaim Pansus Angket KPK yang ingin memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

"Selama ini diklaim oleh pansus bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki dan memperkuat KPK. Nah pertanyaan itulah yang kalau kita benturkan dari statement yang bersangkutan (Henry), terasa tidak ada semangat itu (memperkuat KPK)," ujar Adnan.

(Baca juga: Isu Pembekuan KPK Dinilai Pernyataan Terjujur dari Pansus Hak Angket)

Justru kalau mau membekukan KPK, lanjut Adnan, berarti menghentikan semua langkah pemberantasan korupsi yang sekarang ini sedang berjalan.

Lalu siapa yang diuntungkan jika terjadi hal itu, kata Adnan, tentu mereka-mereka terlibat kasus di KPK, termasuk kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

"Nah, apakah berarti ini sebenarnya pernyataan yang ditunggangi oleh kepentingan supaya proses hukum di KPK berhenti total? Siapa yang punya kepentingan itu tentu mereka-mereka yang sekarang menjadi tersangka," ujar Adnan.

Sebelumnya, Henry beralasan bahwa pembekuan sementara KPK karena hasil penyelidikan panitia angket memperlihatkan banyak harus dibenahi di KPK dan pembenahan ini butuh waktu lama.

Namun, Adnan merasa heran dengan alasan itu. Sebab, temuan pansus dipertanyakan dari sisi obyektivitasnya.

"Kan temuan-temuan pansus itu kalau kita mau tarung dari sisi bukti dan data, itu sesuatu yang kalau saya sih istilahnya, (temuan yang) meminjam mulut orang," ucap Adnan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X