Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2017, 07:58 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Seruan pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, dinilai memperlihatkan kecenderungan untuk mengenyahkan lembaga antirasuah.

Seruan Henry yang juga anggota Panitia Khusus Angket KPK itu dinilai inkonsisten dengan klaim yang kerap disampaikan pihak pansus bahwa mereka ingin memperkuat KPK.

"Selama ini setiap kali disodor dengan pertanyaan soal misi pembentukan Pansus Angket KPK, mereka selalu menjawab ingin memperkuat KPK. Sayangnya misi itu tak nyambung dengan sesumbar wacana yang disuarakan dengan nyaring akhir-akhir ini yang memperlihatkan kecenderungan DPR untuk mengenyahkan KPK," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Minggu (11/9/2017).

(Baca juga: Isu Pembekuan KPK Dinilai Pernyataan Terjujur dari Pansus Hak Angket)

Lucius juga memandang bahwa seruan pembekuan KPK mempertegas pertentangan antara rakyat dan para wakil mereka. Ketika wakil rakyat menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi warga, lanjut dia, maka sesungguhnya mereka gagal sebagai wakil rakyat.

"Kalau gagal, artinya pesan selanjutnya, orang-orang ini tak pantas disodorkan lagi oleh parpol dalam daftar caleg pemilu ke depannya," kata Lucius.

"Jika masih diajukan sebagai caleg, maka itu artinya parpol punya sikap serupa dengan anggota yang menginginkan pembubaran dan pembekuan KPK," ujar dia.

Jika melihat fenomena kerja Pansus Angket KPK, lanjut Lucius, peran parpol untuk memastikan sikap kadernya tetap mendukung KPK dinilai tidak muncul. Pernyataan kontroversial anggota DPR yang menginginkan pembekuan KPK juga kurang mengundang ketegasan sikap parpol.

(Baca juga: Wacana Pembekuan KPK dan Upaya Melawan Kehendak Rakyat...)

Selain itu, sikap fraksi yang biasanya selalu bertentangan satu sama lain dalam sejumlah isu di parlemen seperti saat membahas Undang-Undang Pemilu, dinilainya justru hilang dalam isu terkait KPK ini.

"Bahwa ada parpol yang bergabung di pansus, dan ada yang tidak, itu tampak hanya formalitas saja. Yang tak ada di pansus juga nampak tak memperlihatkan sikap yang berlawanan dengan wacana pembubaran KPK yang berhembus dari pansus," ujar Lucius.

Jadi, kata Lucius, dengan munculnya niat seperti membekukan, membubarkan KPK, sesungguhnya tengah mengonfirmasi sikap penolakan yang sama terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Agus Nurpatria Mestinya Tolak Perintah Hendra Kurniawan Amankan CCTV TKP Kasus Brigadir J

Jaksa: Agus Nurpatria Mestinya Tolak Perintah Hendra Kurniawan Amankan CCTV TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Salahi Prosedur Akses DVR CCTV, Minta Hakim Tolak Pembelaan

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Salahi Prosedur Akses DVR CCTV, Minta Hakim Tolak Pembelaan

Nasional
Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Katagori Beritikad Baik

Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Katagori Beritikad Baik

Nasional
Jaksa Sebut Agus Nurpatria Lupa Norma Hukum saat Ikuti Perintah Hendra Kurniawan

Jaksa Sebut Agus Nurpatria Lupa Norma Hukum saat Ikuti Perintah Hendra Kurniawan

Nasional
Singgung Kasus Adani di India, Jokowi: Gorengan Itu Enak, tapi Hati-hati

Singgung Kasus Adani di India, Jokowi: Gorengan Itu Enak, tapi Hati-hati

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HPN 2023 di Sumut

Jokowi Akan Hadiri HPN 2023 di Sumut

Nasional
Jaksa Tolak Pleidoi Irfan Widyanto dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Yosua

Jaksa Tolak Pleidoi Irfan Widyanto dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Yosua

Nasional
Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa Tetap Tuntut 3 Tahun Penjara

Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa Tetap Tuntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Prabowo Minta Kader Gerindra Mengerti Keberanian Jokowi Ambil Keputusan Krusial

Prabowo Minta Kader Gerindra Mengerti Keberanian Jokowi Ambil Keputusan Krusial

Nasional
Prabowo: Ada yang Kadang Kurang Menghargai Pemimpinnya Sendiri, Tak Akui Kehebatan Bangsa...

Prabowo: Ada yang Kadang Kurang Menghargai Pemimpinnya Sendiri, Tak Akui Kehebatan Bangsa...

Nasional
Eks Napi Kasus Berita Bohong Ferdinand Hutahaean Gabung Gerindra, Sebelumnya Kader Demokrat

Eks Napi Kasus Berita Bohong Ferdinand Hutahaean Gabung Gerindra, Sebelumnya Kader Demokrat

Nasional
Jokowi: Lautan Kita Besar Sekali, tapi Potensinya Belum Diapa-apakan

Jokowi: Lautan Kita Besar Sekali, tapi Potensinya Belum Diapa-apakan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Responden Nilai NU Telah Bekerja Optimal di 3 Bidang Ini

Survei Litbang "Kompas": Responden Nilai NU Telah Bekerja Optimal di 3 Bidang Ini

Nasional
Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Nasional
Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.