Polisi Minta Kemenag Atur Kompetisi Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah

Kompas.com - 09/09/2017, 14:23 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto saat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/8/2017). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto saat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/8/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian berharap Kementerian Agama selaku penyelenggara haji membuat aturan soal kompetisi bisnis perjalanan haji dan umrah. Hal itu diperlukan untuk mencegah persaingan tidak sehat yang bisa merugikan calon jemaah haji.

"Kami mohon pada stakeholder terkait untuk membuat aturan lebih jelas. Supaya masyarakat tidak bingung, kira-kira standar harga itu berapa yang layak dan pantas untuk umrah dan haji," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, Sabtu (9/9/2017).

(baca: KPPU Minta Kemenag Buat Standar Pelayanan Minimum Haji dan Umrah)

Menurut Rikwanto, bisnis perjalanan haji dan umrah sedang berkembang. Namun, penyelenggara haji harus menetapkan standar biaya yang harus dikeluarkan calon jemaah haji dan umrah.

Misalnya tentang harga tiket pesawat, fasilitas, hingga aktivitas yang akan dilakukan selama mengikuti ibadah haji atau umrah. Dengan demikian, masyarakat bisa memilih perusahaan travel yang kredibel.

"Ini kami harapkan ada dan sedang digodok. Mudah-mudahan segera muncul, sehingga tidak ada kompetisi yang tidak sehat, yang bisa merugikan masyarakat," kata Rikwanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X