Kompas.com - 09/09/2017, 11:00 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Panitia Angket DPR untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai akan menyenangkan para koruptor. KPK berharap usulan tersebut hanya sekadar pendapat pribadi, bukan keputusan lembaga DPR.

"Kalau benar KPK dibekukan, tentu saja yang diuntungkan adalah para pelaku kasus korupsi itu sendiri, karena KPK sudah tidak bisa bekerja lagi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/9/2017).

Febri mengatakan, usulan tersebut bisa menjadi acuan bagi publik, untuk menilai seberapa pedulinya anggota DPR pada isu pemberantasan korupsi.

Menurut Febri, KPK akan terus bekerja melakukan penindakan dan pencegahan, selama undang-undang memberikan amanat bagi KPK untuk memberantas korupsi di indonesia. KPK percaya bahwa Presiden Joko Widodo juga mendukung keberlangsungan KPK untuk memberantas korupsi. "Semoga itu bukan sikap DPR secara institusional," kata Febri.

Baca juga: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan

Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap KPK makin liar dan terlihat untuk meniadakan komisi itu. Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas.

Kompas TV Perkara itu terkait pencucian uang yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Nasional
Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Nasional
4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.