Rawan Korupsi, Aparatur Pengadilan di Bengkulu Jadi Perhatian MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung, Abdullah mengakui, pembinaan dan pengawasan aparatur pengadilan di Provinsi Bengkulu menjadi perhatian MA.

Bengkulu menjadi perhatian karena merupakan salah satu daerah rawan tindak pidana korupsi yang disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan koordinasi supervisi untuk pencegahan.

"Karena menurut informasi di situ (Bengkulu) sering terjadi (korupsi) makanya fokusnya di sana. Seandainya tidak ada informasi di sana, akan difokuskan di tempat lain," kata Abdullah, di Gedung MA, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Bahkan, kata Abdullah, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan MA untuk menciptakan apatur pengadilan yang bersih itu langsung dilakukan Ketua MA Hatta Ali.

Baca: Anak Buah Kena OTT KPK, Ketua PN Bengkulu Dinonaktifkan

"Dari Pimpinan MA itu akan turun setiap bulan, melakukan pembinaan. Apa kurang itu?" ujar Abdullah.

Pada Kamis (7/9/2017), KPK menetapkan tiga orang tersangka pasca-operasi tangkap tangan di Bengkulu dan Bogor.

Tiga orang tersangka tersebut yakni hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Ketiganya ditangkap KPK atas dugaan suap terkait dengan penanganan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl, dengan terdakwa Wilson.

Suap itu diduga diberikan Syuhadatul Islamy, keluarga terdakwa, untuk memengaruhi putusan hakim.

Baca: KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tipikor Bengkulu sebagai Tersangka

Sebelumnya, pada awal Juni 2017 lalu, tim KPK juga menangkap tiga orang di Bengkulu. Mereka adalah Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba; pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.

Suap yang diberikan kepada jaksa diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait indikasi korupsi dalam proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu.

Tepat setahun yang lalu, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu.

Saat itu, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba, Hakim PN Kota Bengkulu Toton, dan Panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.

Selain itu, KPK juga menangkap mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii. Kemudian, mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni.

Suap kepada hakim dan panitera itu bertujuan untuk memengaruhi persidangan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.