Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gencar Lakukan OTT, Fahri Minta Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 08/09/2017, 19:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku prihatin dengan gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, langkah KPK ini merusak citra positif Indonesia yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. 

"Di mana-mana dia (Jokowi) ngundang orang datang ke Indonesia. Come to Indonesia, invest, besok ada hakim ditangkap. Come to my country, invest, besok Dirjen ketangkap. Come to Indonesia, invest, besok jaksa ditangkap," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Bahkan, kata Fahri, dalam pekan ini, ada empat orang yang terjaring OTT KPK.

Baca: Pejabat di Bengkulu Jadi Langganan OTT KPK

Ia menilai, pemberitaan soal OTT yang kerap dilakukan KPK akan memengaruhi kepercayaan investor. 

Fahri mengatakan, jika ia berada di posisi Jokowi, ia akan marah terhadap OTT yang berulang kali dilakukan KPK.  

"Marah dong. Gimana? Kerja dia (Jokowi) ke mana-mana, dia pencitraan kiri-kanan, rusak gara-gara penegakan hukum dan dia tidak ada kendali atas peristiwa ini," ujar Fahri.

"Saya mohon kepada Presiden Jokowi, ambil alih pemberantasan korupsi ini. Mumpung masih dua tahun. Enggak bisa kayak begini. Masa begitu banyak peristiwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden tidak sadar bahwa itu merusak citra Presiden?" kata dia.

Baca: Kronologi OTT KPK terhadap Hakim dan Panitera PN Bengkulu

Benarkah anggapan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memengaruhi kepercayaan investor?

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 2014, realisasi investasi yang masuk melalui BKPM terus menunjukkan peningkatan.

Pada 2014, realisasi investasi baru mencapai Rp 463,1 triliun, terdiri dari investasi dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 156,1 triliun dan investasi asing (PMA) sebesar Rp 307 triliun.

Sementara itu, pada 2015, realisasi investasi mencapai Rp 545,4 triliun terdiri dari PMDN sebesar Rp 179,5 triliun dan PMA sebesar Rp 365,9 triliun.

Realisasi investasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,8 persen dibandingkan 2014. Kemudian, pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp 612,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,4 persen tahun ke tahun (year on year).

Capaian PMDN tercatat sebesar Rp 216,2 triliun, sementara PMA tercatat sebesar Rp 396,6 triliun.

Hingga semester pertama tahun 2017, realisasi investasi sudah mencapai Rp 336,7 triliun atau naik 12,9 persen dibandingkan semester pertama 2016 yang sebesar Rp 298,1 triliun.

Kompas TV Naik Peringkat, BI Berharap Investor Asing Bisa ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com