Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Panglima TNI, Penyidikan Kasus AgustaWestland Tak Bisa Cepat

Kompas.com - 08/09/2017, 15:23 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti.

Penyidik tidak boleh terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab, ketika penyidik menetapkan satu nama sebagai tersangka, maka yang terkena dampak psikologis bukan hanya pelaku, tetapi juga keluarganya.

"Sekali kami menyampaikan (status) tersangka, maka beban psikologis bagi yang bersangkutan dan keluarganya, itu sangat besar, jadi tidak boleh salah ini, tidak bisa secepat-cepatnya," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

 

(baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Heli AgustaWestland)

Pembelian helikopter AW 101 diduga telah merugikan negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar.

Pada awalnya, pengadaan helikopter dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan Presiden, namun ditolak oleh Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pembelian helikopter tetap dilakukan. Jenis heli pun diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan, atau dengan kata lain pembelian heli tidak sesuai dengan nilai proyek.

(baca: KPK dan POM TNI Cek Fisik Heli AgustaWestland AW101 di Halim)

Dalam kasus ini, TNI telah menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya, sementara KPK menetapkan satu orang tersangka dari pihak swasta.

Ketika disinggung perihal kemungkinan adanya tersangka baru pada kasus tersebut, Gatot mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

Saat ini, kasus itu masih ditangani oleh POM TNI yang bekerja sama dengan Oditur (penuntut umum dalam pengadilan) Militer, Mahkamah Militer dan Badan Pelaksana Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI).

(baca: POM TNI Tak Mau Gegabah dalam Kasus Helikopter Agustawestland)

Orang-orang dari lembaga tersebut, kata Gatot, terus bekerja secara profesional.

"Melakukan penyidikan, mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga kami tidak salah menetapkan (tersangka)," kata dia.

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com