Panglima TNI: Pembebasan 2 WNI dari Abu Sayyaf Tanpa Tebusan

Kompas.com - 08/09/2017, 13:04 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017). Fachri FachrudinPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua warga negara Indonesia (WNI) yang sempat disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina telah dibebaskan pada Kamis (7/9/2018).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa upaya pembebasan tidak dilakukan dengan cara memberikan tebusan kepada para penyandera.

"Tidak ditebus. Saya jamin tidak ditebus, ya. Tetapi itu upaya diplomasi, upaya kerja sama TNI dengan AFP (Army Forces Filipina) sehingga itu dibebaskan," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

(baca: Setelah 9 Bulan Disandera, Pelaut Vietnam Dibebaskan dari Abu Sayyaf)

Dalam kesempatan ini, Panglima juga menyampaikan terima kasih kepada AFP atas keberhasilan tersebut.

Ia menyampaikan, saat ini pemerintah Filipina juga sedang mengupayakan pembebasan terhadap sandera WNI lainnya.

"Mereka (AFP) pun akan berjanji untuk segera menindaklanjuti yang sisanya lima orang, kita berdoa bersama-sama," kata Gatot.

(baca: Dibakar Amarah, Duterte Ancam Makan Hidup-hidup Teroris Abu Sayyaf)

Dikutip dari Antaranews.com, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan dua orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina telah bebas sejak Kamis pagi.

"Saya sampaikan informasi terkait sandera kita, kami memperoleh informasi dari Konjen di Davao City bahwa pada 7 September 2017 pagi sekitar pukul 06.30 WIB telah bebas dua sandera WNI," kata Retno di Singapura, Kamis.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X