Anak Buah Kena OTT KPK, Ketua PN Bengkulu Dinonaktifkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung tidak hanya memberikan sanksi kepada hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (6/9/2017) hingga Kamis (7/9/2017). 

Ketua PN Bengkulu dan panitera PN Bengkulu yang menjadi atasan Hendra juga terkena imbasnya. Keduanya sekarang dinonaktifkan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menonaktifkan sementara Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu karena selaku atasan langsung dari hakim yang jadi tersangka kasus ini.

"Dan juga panitera di Pengadilan Negeri Bengkulu selaku atasan langsung dari panitera pengganti tersebut (yang menjadi tersangka)," kata Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

(Baca: MA Berhentikan Hakim dan Panitera PN Bengkulu yang Kena OTT KPK)

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dianggap harus ikut bertanggung jawab atas kejadian yang melibatkan anak buahnya.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sudah mengirimkan tim ke Bengkulu, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua PN Bengkulu.

Pemeriksaan untuk mengetahui apakah ketua pengadilan sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan benar atau tidak.

"Malam ini sampai besok akan memeriksa ketua dan panitera, apakah yang bersangkutan sudah memberikan pembinaan, pengawasan yang memadai, layak terhadap anak buahnya," ujar Sunarto.

Jika sudah melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dengan benar, MA akan merehabilitasi Ketua PN Bengkulu ke posisi semula.

"Tapi bilamana pimpinan pengadilan (ketua pengadilan) dan panitera yang dinonaktifkan tersebut tidak memberikan pembinaan yang layak dan tidak melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, maka penonaktifan dari jabatan pejabat struktural itu akan diteruskan secara permanen atau tetap," ujar Sunarto.

Langkah ini, menurut dia, sesuai dengan Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Karena itu, pimpinan pengadilan sekarang beban tanggung jawabnya lebih berat.

Adapun surat keputusan penonaktifan sementara Ketua Pengadilan dan panitera juga sudah ada. Selama diberhentikan sementara, keduanya akan dipekerjakan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.