Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Kompas.com - 07/09/2017, 23:17 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirDirektur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.

Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).

Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat "politik balas budi" pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.

"Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung," kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi," ujar Ray.

"Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka," ucapnya.

Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.

"Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan," kata Ray.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.