Kompas.com - 07/09/2017, 23:17 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirDirektur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.

Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).

Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat "politik balas budi" pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.

"Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung," kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi," ujar Ray.

"Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka," ucapnya.

Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.

"Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan," kata Ray.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.