Kompas.com - 07/09/2017, 20:28 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menilai, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman tidak menyalahi Undang-Undang KPK karena bertemu dengan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR.

Ia menepis anggapan mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang menyebut Aris melanggar ketentuan UU karena hadir dalam forum tersebut tanpa seizin pimpinan.

"Di Undang-Undang KPK yang tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Sementara Pak Aris diundang Pansus karena punya UU MD3," ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamia (7/9/2017).

Setyo mengatakan, seharusnya dilihat juga konteks dari pertemuan tersebut.

Baca: Bambang Widjojanto Nilai Aris Budiman Langgar UU KPK

Menurut dia, UU MD3 memberi kewenangan anggota dewan untuk memanggil orang-orang yang dianggap berkaitan dengan suatu proses di DPR untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya.

Setyo mengatakan, pertemuan juga tidak dilakukan tertutup.

"Ini pertemuan terbuka, wartawan asja bisa lihat apa yang diomongin Aris. Kan Aris di situ sebagai klarifikasi," kata Setyo.

Sebelumnya, Bambang menjelaskan, Pasal 36 UU KPK menyebut adanya larangan bagi pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Kemudian, Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK menegaskan bahwa pegawai KPK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika melanggar ketentuan Pasal 36 UU KPK.

"Jadi pertanyaan dasarnya apa yang menjadi dasar dia ketemu? Karena menurut ketentuan tidak boleh (bertemu)," kata Bambang.

Baca juga: 
KPK Didesak Ganti Direktur Penyidikan dan Kembalikan Aris ke Polri

Menurut Bambang, bergulirnya hak angket terhadap KPK sangat terkait dengan pengusutan kasus Korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Sebab, isu pembentukan Pansus Hak Angket KPK justru ramai di DPR setelah adanya kesaksian mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani yang menyebut sejumlah nama turut terlibat dalam kasus tersebut.

DPR pun mendesak KPK membuka rekaman yang disampaikan oleh Miryam.

Selain itu, sejumlah nama yang menjadi anggota Pansus Angket KPK merupakan orang-orang yang juga disebut terlibat dalam dakwaan kasus e-KTP.

"Sebagian orang-orang yang terlibat panitia angket itu disebut dalam dakwaan," kata Bambang.

Kompas TV Mantan Pimpinan KPK Tolak Hak Angket DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Nasional
Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Nasional
Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.