Kompas.com - 07/09/2017, 16:09 WIB
Pansus Hak Angket KPK saat bertemu Ketua ICMI Jimly Asshiddique di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPansus Hak Angket KPK saat bertemu Ketua ICMI Jimly Asshiddique di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mempermasalahkan secara politik terkait upaya perubahan terhadap undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah tersebut.

Ia menambahkan, KPK termasuk ke dalam pelaksana undang-undang. Sehingga, menurut Jimly, KPK diharapkan tidak terlibat terlalu jauh dalam hal wewenang legislasi yang dimiliki DPR.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh terlibat kegiatan politik mempersoalkan undang-undang," ujar Jimly di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017) saat menerima Pansus Angket KPK.

Jika KPK ingin menyampaikan pendapat mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Jimly berharap KPK menyampaikan pendapatnya dengan menghindari kesan politis.

"Main politik means main policy making. Itu keputusan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang," ucap pakar hukum tata negara itu.

(Baca juga: Pimpinan KPK Nilai Revisi UU Tipikor Lebih Tepat Dibanding UU KPK, Apa Alasannya?)

Meski begitu, dalam merevisi undang-undang, misalnya UU KPK, maka lembaga yang bersangkutan harus diundang untuk didengar aspirasinya. Itu berlaku untuk semua lembaga yang diatur UU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kelewatan DPR kalau enggak ngundang," tutur Jimly.

Lebih lanjut, Jimly menyampaikan kepada pansus agar baik DPR maupun KPK sama-sama menjaga hubungan dan meredakan tensi yang saat ini sedang tinggi. Sebab, jika ada saling adu antarlembaga, maka akan membuat kedua lembaga tersebut rusak.

"Redakan ini karena tidak sehat," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Adapun, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan bahwa dari pihak pansus tak ada niat untuk mempertentangkan dengan KPK.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.