Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Napak Tilas Gus Dur, dari NU Menuju Istana

Kompas.com - 07/09/2017, 07:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

Kompas TV Bagaimana Idul Fitri kali ini seharusnya dimaknai oleh masyarakat, terlebih kemunculan paham intoleransi di tengah masyarakat?

Menuju istana

Kemunculan Gus Dur sebagai Presiden RI cukup mengejutkan, utamanya bagi warga NU. Alasannya, hingga detik-detik terakhir Sidang Umum MPR 1999, konsep capres lebih pada figur Habibie atau Megawati.

Di samping itu, PKB sebagai partai yang didirikan Gus Dur hanya menduduki peringkat ketiga dalam Pemilu. Alasan lain, tentu saja adalah masalah kesehatan.

Berangkat dari fakta-fakta itu, Poros Tengah yang dikomandoi Amien Rais mencalonkan Gus Dur pun awalnya tak ditanggapi serius oleh banyak kalangan termasuk warga NU. Mereka juga menganggap Poros Tengah Amien Rais ini hanyalah kelompok Islam yang kecewa lantaran kalah Pemilu.

Selain itu, kekuatan Poros Tengah sendiri tidak realistis. Terakhir, warga NU curiga Poros Tengah hanya akan mengorbankan Gus Dur dan hendak memisahkannya dari Megawati, namun ujung-ujungnya menghendaki tampilnya Habibie.

(Baca: Jika Ingin Gus Dur Marah, Beritahukan Ada Rakyat Kecil Tertindas)

Rupanya kekhawatiran tersebut berlebihan. Poros Tengah serius.

Di samping keseriusan Poros Tengah, Pemilu 1999 bisa dibilang hampir dimenangkan oleh komunitas NU. Karena, selain terkonsentrasi di PKB, para politisi NU juga menyebar di partai-partai lain seperti PPP, PNU, PKU, Golkar, PDI, serta PK.

Dengan pertimbangan-pertimbangan rasional tersebut, Gus Dur pun bersedia dicalonkan sebagai Presiden. Beberapa pertimbangan irasional juga mewarnai perjalanan Gus Dur menuju istana.

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI pada akhirnya, menegaskan kecakapannya dalam menjadi seorang pemimpin.

Meskipun banyak perbedaan antara memimpin NU dan masyarakat Indonesia yang menjadi tantangan bagi Gus Dur. Misalnya, komunitas NU lebih homogen, sedangkan Indonesia lebih beragam.

Apalagi di dalam NU kental dengan budaya patron-klien, sedangkan masyarakat Indonesia jauh lebih kompleks. Terakhir yang paling nyata adalah pada masa kepemimpinan Gus Dur, Indonesia tengah terbelit krisis ekonomi dan moneter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com