Kompas.com - 06/09/2017, 20:04 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menilai, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter akan memudahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama membuat peraturan.

Perpres ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017. 

Permendikbud tak bisa mengatur Kemenag, khususnya tentang peran madrasah diniyah.

"Maka dibuat dalam Perpres. Supaya jelas pengaturan mengenai posisi dan peran madrasah diniyah," kata Dadang, melalui pesan singkat, Rabu (6/9/2017).

Baca: Ini Perbedaan Aturan Hari Sekolah pada Permendikbud dan Perpres

Penguatan pendidikan karakter diharapkan bisa tercapai dengan adanya perpres tersebut. Perpres itu juga dinilai akan berdampak pada konsentrasi guru di satu sekolah.

Dengan demikian, untuk memenuhi kualifikasi sertifikasi 24 jam pelajaran, guru tidak perlu mengajar di banyak tempat.

"Ini akan berdampak juga pada kesejahteraan dan kualitas guru," kata dia.

Sementara, terkait banyaknya penolakan terhadap kebijakan sekolah 8 jam, menurut Dadang, karena kesalahan persepsi atas substansi Permendikbud tersebut.

Salah satu alasan penolakan karena kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy itu dikhawatirkan akan mematikan Madrasah Diniyah.

Baca: Jokowi Teken Perpres Pendidikan Karakter, Kewajiban Sekolah 8 Jam Dihapus

Padahal, lanjut Dadang, Madrasah Diniyah justru dikuatkan karena akan terintegrasi dengan pendidikan formal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-Peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-Peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Nasional
UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.