Hadir di Istana, Muhammadiyah Dukung Perpres Pendidikan Karakter

Kompas.com - 06/09/2017, 19:45 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dukungan ini ditunjukkan melalui kehadiran Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas saat Presiden Joko Widodo mengumumkan perpres tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/2017) siang ini.

Jokowi memang memanggil sekitar 10 pimpinan ormas dan meminta masukan atas penerbitan perpres itu.

"Ya kalau PP Muhammadiyah menyambut baik (perpres ini)," kata Anwar Abbas usai pengumuman perpres oleh Jokowi.

Abbas mengatakan, penguatan pendidikan karakter memang sangat penting bagi bangsa ini. Ia meyakini, dengan Perpres Pendidikan Karakter ini, siswa dan siswi tak hanya akan dididik mengenai ilmu, tapi juga akhlak.

(Baca juga: Ini Perbedaan Aturan Hari Sekolah pada Permendikbud dan Perpres)

Dengan akhlak dan ilmu yang baik, sumber daya di Indonesia pun akan mempunyai daya saing dengan negara lain.

"Kalau hari ini bagaimana kenyataannya? Banyak orang yang punya pikiran yang menyampingkan agama. Lebih mengedepankan nilai ekonomi daripada kemanusiaan," ucap Abbas.

Abbas pun tidak mempermasalahkan soal waktu sekolah yang diubah dalam perpres ini. Semula, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, waktu sekolah adalah lima hari dalam seminggu atau delapan jam dalam sehari.

Ketentuan yang diterbitkan Mendikbud Muhadjir Effendy, yang juga kader Muhammadiyah itu, diprotes oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan madrasah diniyah.

Aturan tersebut akhirnya dikoreksi dalam perpres dengan opsi bagi sekolah apakah akan menerapkan lima hari atau enam hari sekolah. Tak ada lagi ketentuan soal delapan jam sekolah dalam sehari.

"Kita tidak ada masalah dengan (perubahan) itu," ucap Abbas.

(Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pendidikan Karakter, Kewajiban Sekolah 8 Jam Dihapus)

Sebelumnya, saat rencana program sekolah delapan jam per hari mencuat pada pertengahan Juni lalu, Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah sempat bereaksi keras.

Ketua PP Muhamadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan ketidaksetujuan atas pembatalan program tersebut. Haedar Nashir bersama jajaran akademisi dari Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) pada hari Senin (19/6/2017), menjelaskan dukungan PP Muhammdiyah untuk Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.

"Ya, benar sebagai satu kesatuan, beliau sebagai kader kami tentu kami dukung, termasuk program pendidikan yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy," ujar Haedar.

"Sekali lagi, PP Muhamadiyah yakin betul Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berpijak pada dasar-dasar yang benar dalam tujuan mewujudkan pendidikan pembentukan karakter generasi penerus bangsa," kata dia.

Kompas TV Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Opsional Full Day School

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X