Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan Buddha

Kompas.com - 06/09/2017, 06:41 WIB
Pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar, memikul seorang kakek renta ketika melintasi perbatasan menuju Banglades. AP via The GuardianPengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar, memikul seorang kakek renta ketika melintasi perbatasan menuju Banglades.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Aksi solidaritas digalang oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta hingga penggalangan dana.

Namun, tidak dipungkiri ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat yang mencoba memanipulasi penderitaan etnis Rohingya untuk agenda politik domestik. Bahkan, kelompok-kelompok itu menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah dan memupuk sentimen yang bisa menimbulkan konflik antarumat beragama.

Baca: Pemuda Muhammadiyah: Bela Rohingya ke Myanmar Hanya Perkeruh Suasana

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam melihat isu kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai konflik antara Islam dan Buddha. Hal tersebut, menurut Yenny, justru akan menimbulkan polemik di dalam negeri.

"Wahid Foundation mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam melihat konflik Rohingya sebagai konflik antara agama Islam dan Buddha. Apalagi sampai berujung pada sikap memusuhi komunitas atau penganut agama tertentu sebagai respons atas kejadian di Rohingya," ujar Yenny seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foundation, Selasa (5/9/2017).

Baca: Krisis Rohingya Diharapkan Tak Dimanfaatkan Jadi Narasi Kebencian

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yenny mengatakan, peristiwa yang dialami oleh warga Rohingya harus dilihat sebagai aksi kekerasan atas kemanusiaan. Pemerintah Myanmar, kata Yenny, harus segera menghentikan serangan militer terhadap warga Rohingya dan segera mengakuinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan Myanmar.

Oleh sebab itu, dia memandang perlu ada upaya yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari penyelesaian yang substantif atas persoalan tersebut.

"Wahid Foundation meminta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu menyatukan langkah guna mencari penyelesaian subtantif masalah Rohingnya," ujarnya.

Baca: Polri: Aksi Bela Rohingya di Borobudur Hanya Ramai di Media Sosial

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. Menurut Bonar, pemerintah perlu mewaspadai kelompok-kelompok di dalam negeri yang mencoba memanfaatkan isu Rohingya untuk menciptakan konflik di Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.