Bertemu Jokowi, Hipmi Keluhkan Monopoli BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Pertemuan tersebut banyak membahas mengenai upaya pemerataan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.

"Kita bicara bagaimana membangun pemerataan saja, biasa, diskusi biasa," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia usai pertemuan.

Bahlil mengatakan, salah satu strategi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan adalah percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, harus ada sinergitas antara pengusaha nasional dan pengusaha daerah.

(Baca juga: Presiden Jokowi: 28 Tahun Lalu Saya Adalah Kader Hipmi)

Bahlil mengatakan, salah satu hal yang dikeluhkan oleh Hipmi adalah monopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap proyek-proyek yang ada. Monopoli BUMN membuat pengusaha kecil dan menengah sulit untuk bersaing.

"Iya sekarang kan BUMN itu kan dari anaknya, cucunya, mamaknya, neneknya, semua itu. Harusnya kan tidak seperti itu," kata dia.

Harusnya, lanjut Bahlil, BUMN mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak bisa dikelola oleh anak-anak negeri, yakni pekerja dengan skala yang besar. Dengan begitu, pengusaha kecil dan menengah bisa mendapat kesempatan lebih.

"Itu baru lokomotif pembangunan ekonomi. Tapi kalau yang kecil BUMN juga mau kerja, bagaimana? Kedua, kerja sama antara BUMN, mereka tidak perlu tender, saling menunjukkan saja, itu enggak fair," kata dia.