JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para relawannya untuk bersiap-siap menghadapi tahun politik dalam satu-dua tahun ke depan.
Pada 2018, sebagian wilayah akan menyelenggarakan pilkada serentak. Sedangkan pada 2019, Indonesia akan diramaikan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang meminta dukungan relawan untuk kampanye jika maju pada Pemilihan Presiden 2019 tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.
"Kan relawan tidak masuk dalam pemerintahan. Kalau yang sibuk pasti relawan, tim pada umumnya," ucap Kalla di kantornya, Selasa (5/9/2017).
"Kan PNS tidak boleh berpolitik. Jadi (pemerintahan) tidak akan terganggu," kata dia.
(Baca juga: Fadli Zon Pertanyakan Kehadiran Jokowi di Rakernas Relawan "Pro Jokowi")
Kalla juga mengatakan, tahun politik juga akan membuat dinamika politik di dalam negeri akan lebih terasa dibanding tahun sebelumnya.
"Akhir tahun depan, partai sudah mulai sibuk. Apalagi awal 2018 itu sudah Pilkada. Persiapan pilpres itu sudah mulai tahun depan. Jadi politik akan lebih cepat bergulir, lebih cepat dari pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun 2019," kata dia.
Sinyal Jokowi yang akan maju pada Pilpres 2019 diungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jokowi. Saat itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa urusan kampanye adalah urusan para relawan seperti Pro Jokowi (Projo).
"Jangan belum-belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener, enggak?" kata Jokowi di Jakarta, Senin (4/9/2018).
(Baca juga: Jokowi: Biar Projo yang Kampanye, Jangan Menteri)
Ia pun juga mengingatkan jajaran kabinetnya agar tetap fokus bekerja untuk rakyat.
"Saya ngurusi kerja saja. Karena masih banyak hal yang belum kita selesaikan, terutama fokus kita kepada pembangunan infrastruktur," ucap Jokowi.