Kompas.com - 05/09/2017, 18:49 WIB
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDeputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan dana desa.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, empat tahun berjalan, tidak ada alokasi anggaran untuk pengawasan dana desa.

Anggaran tersebut perlu dialokasikan untuk mendukung operasional inspektorat kabupaten atau instansi di daerah yang membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

"Jadi sekarang tidak ada komponen anggaran pengawasan. Diasumsikan inspektorat bisa jalan sendiri, aparat penegak hukumnya bisa jalan sendiri, ya tidak mungkin," kata Pahala, saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca: Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa Akan Ditingkatkan

Saat ini, inspektorat kabupaten sudah memiliki beban kerja yang besar.

Ada 31 tugas pengawasan inspektorat, di antaranya melakukan kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan kabupaten, serta penguatan sistem.

"Tambah periksa dana desa. Yang kami dapati di lapangan, itu tidak mungkin bisa dilakukan," kata Pahala.

Selain tugas yang banyak, jumlah inspektorat kabupaten juga tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Saat ini, baru ada 16.000 inspektorat kabupaten dari jumlah ideal 46.000.

"Jadi sudah kurang orang. Kedua, tugasnya banyak. Ketiga, ketambahan tugas baru memeriksa dana desa. Dan, pemeriksaan dana desa itu mahal (operasionalnya)," ujar Pahala.

Baca juga: Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Ia mengatakan, kemungkinan besar DPD RI juga akan mengajukan usulan ini ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, mengenai besaran alokasi anggaran, dia memperkirakan sekitar satu hingga tiga persen dari APBD.

"(Sumber) dananya bukan dari dana desa, tetapi APBD," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X