Kompas.com - 05/09/2017, 18:49 WIB
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDeputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan dana desa.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, empat tahun berjalan, tidak ada alokasi anggaran untuk pengawasan dana desa.

Anggaran tersebut perlu dialokasikan untuk mendukung operasional inspektorat kabupaten atau instansi di daerah yang membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

"Jadi sekarang tidak ada komponen anggaran pengawasan. Diasumsikan inspektorat bisa jalan sendiri, aparat penegak hukumnya bisa jalan sendiri, ya tidak mungkin," kata Pahala, saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca: Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa Akan Ditingkatkan

Saat ini, inspektorat kabupaten sudah memiliki beban kerja yang besar.

Ada 31 tugas pengawasan inspektorat, di antaranya melakukan kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan kabupaten, serta penguatan sistem.

"Tambah periksa dana desa. Yang kami dapati di lapangan, itu tidak mungkin bisa dilakukan," kata Pahala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain tugas yang banyak, jumlah inspektorat kabupaten juga tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Saat ini, baru ada 16.000 inspektorat kabupaten dari jumlah ideal 46.000.

"Jadi sudah kurang orang. Kedua, tugasnya banyak. Ketiga, ketambahan tugas baru memeriksa dana desa. Dan, pemeriksaan dana desa itu mahal (operasionalnya)," ujar Pahala.

Baca juga: Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Ia mengatakan, kemungkinan besar DPD RI juga akan mengajukan usulan ini ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, mengenai besaran alokasi anggaran, dia memperkirakan sekitar satu hingga tiga persen dari APBD.

"(Sumber) dananya bukan dari dana desa, tetapi APBD," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Nasional
635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.