Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2017, 16:45 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan jemaah biro penyelenggara umrah PT Assyifa Mandiri Wisata (Kafilah Ridu Ka'bah) mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Mereka datang untuk menanyakan tindaklanjut laporan terhadap biro tersebut, yang pernah diadukan ke Bareskrim pada 2016 lalu.

Selain itu, ada juga yang berencana membuat laporan baru terhadap biro tersebut. Mereka melaporkan pemilik biro umrah tersebut, Ali Zainal Abidin.

Pasalnya, para jemaah tak kunjung diberangkatkan umrah, meski sudah menyetor uang belasan hingga puluhan juta rupiah, dan dijanjikan akan diberangkatkan sejak tahun lalu.

(baca: Jimly Asshiddiqie: Pemilik First Travel Cocok Dimiskinkan)

Salah satunya Bambang (58), calon jemaah umrah asal Bekasi. Ia mengaku mendaftar pada Agustus 2015, sebagai jemaah umrah di biro tersebut.

Ia mendaftar untuk perjalanan umrah bersama istrinya. Keduanya dikenakan biaya umrah Rp 17 juta per orang. Ia sudah menyetor total Rp 34 juta kepada biro tersebut.

"Desember 2015 itu dijanjikan berangkat," kata Bambang, di kantor Bareskrim, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa sore.

(baca: Polisi Sita 8 Perusahaan Lain Milik Bos First Travel, Apa Saja?)

Namun, ketika mendekati waktu pemberangkatan, biro tersebut kerap memundurkan jadwal. Hal itu terus dilakukan berkali-kali.

"Setelah dekat waktu keberangkatan, dimundurkan terus, mundur terus," ujar Bambang.

Dia pernah menanyakan kepada pihak biro alasan tak kunjung diberangkatkan umrah. Tanggapannya, kata Bambang, jemaah tetap dijanjikan akan diberangkatkan.

"Insya Allah pasti berangkat," kata Bambang mengutip pernyataan pihak biro.

 

(baca: 50 Rekening yang Terima Aliran Dana dari Bos First Travel Dibekukan)

Awal 2017, Bambang malahan dimintakan uang tambahan jika ingin diberangkatkan.

"Kalau saya, enggak mau saya kasih (uang tambahan)," ujar dia.

Sementara jika jemaah meminta uang yang telah disetor dikembalikan, jawabannya hanya menunggu.

Sampai hari ini, Bambang tak kunjung diberangkatkan umrah. Hal yang sama dialami jemaah lainnya, Joni (59).

(baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar)

Pria asal Condet, Jakarta Timur itu bahkan sudah menyetor total Rp 76 juta. Uang itu untuk biaya umrah dirinya dan istri serta dua orang kakak.

Uang disetor sejak Oktober 2015, dan dijanjikan berangkat April 2016. Namun, hingga saat ini juga tak kunjung diberangkatkan.

"Sampai sekarang enggak ada kejelasan, setiap saat telepon tapi janjinya Insya Allah (diberangkatkan)," ujar Joni.

Sama seperti Bambang, uang yang telah disetorkan Joni juga belum dikembalikan. Ia juga sempat diminta uang tambahan jika mau berangkat.

"Minta uang tambahan, tapi kita enggak mau kasih," ujar Joni.

Keduanya pesimistis biro tersebut bisa mengembalikan uang jemaah.

"Dia harus pertanggungjawabkan secara hukum," ujar Bambang.

Saat ini, perwakilan jemaah bersama pihak dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masih berada di Bareskrim.

Kompas TV Sedikitnya 2.000 calon jemaah menjadi korban biro perjalanan haji dan umrah PT Azizi Kencana Wisata.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Nasional
Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Nasional
Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Nasional
Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Nasional
LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Nasional
Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Nasional
BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Nasional
Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan 'Status Quo'

Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan "Status Quo"

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

Nasional
Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com