KPK Anggap Pernyataan Politisi PAN Menyesatkan soal Memborgol Jaksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah isu tentang dua jaksa yang diborgol dalam operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur.

KPK menganggap informasi keliru tersebut bisa jadi upaya pihak tertentu untuk memicu konflik antarlembaga penegak hukum.

"Kami imbau berbagai pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, seperti pemborgolan kepala seksi di Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait OTT yang dilakukan KPK 2 Agustus 2017 lalu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/9/2017).

(baca: Komisi III-Kejaksaan Gelar Rapat Tertutup Bahas OTT KPK di Pamekasan)

Menurut Febri, dalam OTT di Pamekasan, diamankan 10 orang dari berbagai tempat di Pamekasan.

Mereka diperiksa di Polres atau Polda setempat dan tidak semua dibawa ke Jakarta.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Sedangkan, sisanya berstatus sebagai saksi.

Menurut Febri, setelah dilakukan pemeriksaan, dua jaksa yang juga diamankan tidak dibawa ke Jakarta. Dalam proses pemeriksaan, kedua jaksa justru bersikap kooperatif.

"Jadi informasi yang beredar bahwa mereka diborgol, jelas informasi yang tidak benar dan bahkan dapat menyesatkan publik," kata Febri.

Febri mengatakan, secara kelembagaan hubungan dan komunikasi KPK dengan Kejaksaan sangat baik.

Bahkan, berjalannya tugas dan kewenangan KPK di bidang penuntutan saat ini adalah kontribusi dari jaksa yang bertugas di KPK.

"Kami tentu tidak akan terpancing jika ada upaya memicu konflik antarlembaga oleh pihak-pihak tertentu," kata Febri.

Dalam rapat tertutup Komisi III DPR dengan Kejaksaan hari ini, salah satu agenda rapat adalah membahas OTT yang dilakukan KPK di Pamekasan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mengatakan, ada kejanggalan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK di Pamekasan.

"Kemarin teman-teman lihat ada kejadian tangkap tangan, ada OTT di Kajari Pamekasan. Ada dua Kasie diborgol sama KPK dibawa ke Jakarta. Tiba-tiba dalam 1 X 24 jam dibebaskan, (dengan dalih) ternyata orang ini enggak ngerti apapun," ucap Daeng.

Komisi III, kata Daeng, menyoroti OTT Pamekasan tersebut. Menurut Daeng, KPK tidak memikirkan perasaan keluarga kedua jaksa yang dibawa ke Jakarta tersebut.

Apa yang dilakukan oleh KPK, kata dia, telah mempermalukan orang yang menjadi korban salah OTT.