Kompas.com - 05/09/2017, 14:13 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Istana, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Istana, Selasa (5/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta dukungan Nahdlatul Ulama untuk merespons persoalan kekerasan terhadap kaum Muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Pada Selasa (5/9/2017) siang ini, Jokowi mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Pertama, minta dukungan NU sikap pemerintah terhadap tragedi kemanusiaan di Rohingnya," kata Said Aqil, seusai pertemuan.

Menurut Aqil, dalam pertemuan itu, Jokowi memaparkan berbagai hal yang sudah dilakukan pemerintah.

Baca: Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya

Salah satunya, pemerintah sudah membantu membangun sekolah di wilayah Rakhine State tempat warga Rohingya bermukim.

Pemerintah juga berniat membangun rumah sakit senilai Rp 50 miliar.

"Itu pun Presiden mengatakan, tidak banyak dipublikasikan. Enggak usah pamer katanya," kata Aqil.

Aqil menyebutkan, Jokowi juga menjelaskan, langkah pemerintah yang telah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar.

Baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Retno sudah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw dan meminta agar kekerasan terhadap kaum Rohingya segera dihentikan.

"Kalau sampai tidak didengar, misi yang dibawa Bu Retno ini, barangkali Dubes Myanmar bisa dipanggil," ujar Said Aqil.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X