Wiranto: Tak Usah Saling Menjelekkan Bangsa Sendiri Pakai Isu Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat berpikir cerdas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Dia meminta masyarakat tidak berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu tragedi kemanusiaan warga Rohingya.

"Nah, (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," ujar Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

"Saya harapkan juga langsung reda. Tidak usah menjelek-jelekan bangsa sendiri dengan permasalahan di luar negeri," tambah Wiranto.

(baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi)

Wiranto memastikan pemerintah tidak tinggal diam untuk merespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Menurut dia, pemerintah mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah," ucapnya.

Selain itu, Wiranto sempat mengungkapkan rasa heranya ketika ada tuntutan dari sekelompok masyarakat agar pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia di Jakarta.

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Tuntutan tersebut sempat dilontarkan sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan yang mematikan terhadap warga Rohingya.

Wiranto menuturkan, pengusiran dubes Myanmar justru akan merugikan dan memperparah kondisi warga Rohingya.

Sebab, Indonesia akan kesulitan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sementara, hanya Indonesia yang memiliki akses untuk melobi Pemerintah Myanmar.

Di sisi lain, kata Wiranto, pengusiran duta besar akan berakibat pada memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.

"Nah ini kalau ditarik dubesnya, tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa? Padahal dibutuhkan bantuan untuk pengungsi Rohingya," kata Wiranto.

(baca: Wiranto: Peristiwa Rohingya Tak Perlu Diributkan di Dalam Negeri)

Sekitar 87.000 pengungsi etnis minoritas Rohingya telah tiba di Banglades sejak kekerasan meletus di negara tetangga Myanmarpada 25 Agustus.

Ribuan minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan itu telah meninggalkan Myanmar. Mereka memenuhi wilayah perbatasan kedua negara sejak pertempuran terbaru itu meletus.

Kedatangan pengungsi baru itu menambah beban berat bagi kamp-kamp pengungsi Rohingya yang sudah penuh sesak di Banglades, yang lari dari kekerasan pada Oktober 2016.

Penumpukan persoalan itu menimbulkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan parah karena para aktivis masih kesulitan untuk menangani derasnya arus pengungsian itu.

Sekitar 20.000 orang telah berkumpul di perbatasan dan mereka sedang mengantre untuk masuk ke Banglades, kata PBB dalam sebuah laporan.