Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Heran Ada Tuntutan agar Pemerintah Usir Dubes Myanmar

Kompas.com - 05/09/2017, 13:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku heran saat ada kelompok masyarakat yang menuntut agar pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia di Jakarta.

Tuntutan tersebut sempat dilontarkan sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan yang mematikan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Menurut Wiranto, pemerintah tidak boleh gegabah dalam bereaksi terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di negara lain.

"Kemarin pada saat di Myanmar ada masalah seperti itu, suku-suku Rohingya katakanlah dibantai oleh militer di sana, di sini teriak-teriak semua. Padahal pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan. Tapi tidak boleh gegabah. Tidak boleh kemudian emosi. Tarik dubes, usir dubes," ujar Wiranto, saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Baca: Mencari Solusi Rohingya...

Menurut Wiranto, pengusiran dubes Myanmar justru akan merugikan dan memperparah kondisi warga Rohingya.

Sebab, Indonesia akan kesulitan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Sementara, hanya Indonesia yang memiliki akses untuk melobi Pemerintah Myanmar.

Selain itu, pengusiran duta besar akan berakibat pada memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.

"Nah ini kalau ditarik dubesnya, tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa? Padahal dibutuhkan bantuan untuk pengungsi Rohingya," kata Wiranto.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan korban ratusan orang tewas.

Baca: Disensor soal Rohingya, BBC Putus Kerja Sama dengan Televisi Myanmar

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut.

Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Tragedi kemanusiaan itu pun menyulut reaksi masyarakat Indonesia.

Berbagai kelompok masyarakat menggelar aksi unjuk di depan Kedubes Myanmar. Bahkan Kedubes Myanmar sempat dilempar molotov.

Kompas TV Kelompok militan Rohingya terlibat pertempuran sengit dengan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com