Yusril Resmi Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK

Kompas.com - 05/09/2017, 12:05 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).Fachri Fachrudin Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan gugatan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal tersebut diatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshol sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ketentuan tersebut telah merugikan pihaknya.

"Sebab partai ini mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres karena ini parpol peserta pemilu, tapi hak konstitusionalnya itu dirugikan atau terhalang dengan norma pasal 222 (UU Pemilu). Karena itu, kami meminta pasal itu dibatalkan MK," kata Yusril di MK.

 

(baca: Prabowo: Presidential Threshold Lelucon Politik yang Menipu Rakyat)

Selain itu, lanjut dia, ketentuan ambang batas bertentanganan dengan rasionalitas. Sebab, pemilu 2019 akan dilakukan secara serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif, sehingga akan sulit menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden.

Di sisi lain, menurut Yusril, perolehan suara pada pemilu sebelumnya, yakni 2014, tidak bisa dijadikan sebagai acuan bagi parpol mengajukan calon presiden 2019.

Sebab, hasil pileg 2014 sudah digunakan untuk mencalonkan pada pemilihan presiden 2014.

"Bagaimana cara kita mendapatkan presidential threshol?" kata Ahli Hukum Tata Negara tersebut.

(baca: Yusril Akui Uji Materi "Presidential Threshold" Berat)

Sebelumnya, Yusril sempat menyatakan bahwa uji materi terkait ambang batas sangat berat, karena selalu ditolak oleh MK.

Menurut Yusril, alasan MK menolak uji materi UU tersebut karena pasal soal ambang batas pencalonan presiden adalah sah secara konstitusional.

"Jadi MK katakan bahwa keberadaan ambang batas adalah kebijakan hukum yang terbuka, sah dan konstitusional yang diamanahkan UUD 1945. Makanya MK tak mungkin membatalkan UU dan sebagian isinya, jika itu adalah delegasi kewenangan terbuka, legal policy oleh pembuat UU," kata Yusril.

 

(baca: Mendagri: Dulu Presidential Threshold 20-25 Persen Enggak Ada Mantan Presiden Protes)

Untuk diketahui, terkait ambang batas sudah digugat oleh beberapa pihak. Di antaranya, gugatan diajukan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Selain itu, gugatan juga diajukan oleh Partai Idaman. Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mangatakan bahwa ketentuan ambang batas merugikan pihaknya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X