JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat memintanya untuk bergabung dalam rencana aksi unjuk rasa di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan dan solidaritas terhadap warga Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun, Dahnil menolak tegas aksi tersebut.
Menurut dia, aksi di kawasan Candi Borobudur justru akan merugikan umat Islam itu sendiri.
"Saya memikirkan dengan matang, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basariyah yang ingin ditunjukan jangan sampai salah langkah yang kemudian justru menyudutkan Islam itu sendiri," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).
(Baca: Polri Belum Pastikan Beri Izin Solidaritas Rohingya di Candi Borobudur)
"Bagi saya demonstrasi di Borobudur justru akan berujung pada 'pengkerdilan' Islam Itu sendiri. Mendapat perhatian pasti, tapi Islam Indonesia dianggap kerdil," kata dia.
Selain itu, Dahnil juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain dan memanfaatkan aksi unjuk rasa tersebut. Belum lagi, kata Dahnil, penumpang gelap itu bisa melakukan hal yang merugikan umat Islam secara keseluruhan.
Dia pun meminta aksi unjuk rasa di Borobudur dibatalkan.
"Saya mengajak agar saudara-saudara aktivis Islam Jawa Tengah yang berasal dari berbagai komponen membatalkan demonstrasi di Borobudur," ucapnya.
(Baca: Menlu Retno Desak Panglima Tentara Myanmar Hentikan Kekerasan di Rakhine)
Di sisi lain, lanjut Dahnil, solidaritas dan dukungan terhadap warga Rohingya hendaknya diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan secara nyata.
Selain itu, desakan terhadap dunia internasional agar memberikan tekanan politik ke Pemerintah Myanmar juga perlu dilakukan agar kekerasan terhadap warga Rohingya segera dihentikan.
"Mari tunjukkan ukhuwah basariyah (kemanusiaan) kepada saudara-saudara kita di Rakhine dengan cara mendorong bantuan kemanusiaan dan melakukan desakan yang terukur terhadap negara-negara di dunia agar memberikan political pressure kepada pemerintah Myanmar," kata Dahnil.