Menlu Retno Desak Panglima Tentara Myanmar Hentikan Kekerasan di Rakhine

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.

(Baca: Tokoh Agama Buddha Indonesia Serukan Bantuan untuk Rohingya)

Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.

“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.

Dalam kesempatan yang sam,a Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Disampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

(Baca: PBB: 87.000 Pengungsi Rohingya Membanjiri Banglades)

Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah membangun rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

"LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Retno.

(Baca: Mencari Solusi Rohingya...)

“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ucap dia.

Selain itu, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Retno pun berharap hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap terjaga.

Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan, kata Retno, akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," ujar Retno.