Farhat Abbas: Tekanan DPR ke Miryam untuk Memutus Mata Rantai E-KTP

Kompas.com - 04/09/2017, 16:04 WIB
Farhat Abbas seusai bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa Miryam A Haryani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINFarhat Abbas seusai bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa Miryam A Haryani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Farhat Abbas menduga adanya tekanan yang dilakukan sejumlah anggota DPR terhadap Miryam S Haryani, dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu dikatakan Farhat saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). Farhat bersaksi untuk Miryam S Haryani yang didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

"Bahwa Miryam ditekan anggota DPR adalah untuk memutus mata rantai pemeirksaan KPK terhadap yang lain. Karena ada beberapa saksi yang cabut keterangan juga," ujar Farhat kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Farhat, kasus korupsi pengadaan e-KTP adalah kasus yang besar. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun dan melibatkan banyak penguasa dan orang-orang yang punya pengaruh.

Menurut Farhat, Miryam adalah salah satu saksi yang paling mengetahui tentang bagi-bagi uang untuk anggota DPR. Dengan menekan Miryam, maka anggota DPR dapat mencegah KPK melakukan proses hukum terhadap yang lainnya.

"Karena yang tahu bagi-bagi uang itu Bu Miryam," kata Farhat.

(Baca juga: Sebelum Bersaksi, Miryam Dipanggil Novanto, Chairuman, Akbar Faizal dan Djamal Aziz)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Farhat sendiri mendengar adanya tekanan yang dilakukan anggota DPR dari keterangan yang disampaikan pengacara Elza Syarief. Miryam pernah menceritakan tekanan tersebut kepada Elza.

Beberapa nama yang disebut menekan Miryam adalah Setya Novanto, Djamal Aziz, Chairuman Harahap, Akbar Faizal dan Markus Nari.

Beberapa di antaranya telah membantah tuduhan tersebut. Salah satu bantahan diungkap Djamal Aziz.

"Tidak ada. Sekarang begini, kalau saya dengan Akbar Faizal ini tidak sinkron. Karena kalau sudah ada Akbar, saya sudah enggak ada, jadi kepentingannya apa?" kata Djamal.

(Baca: Djamal Aziz Bantah Menekan Miryam S Haryani)

Akbar Faizal juga telah membantah tuduhan tersebut. Bahkan Akbar melaporkan pengacara Elza Syarief ke polisi atas kesaksiannya di pengadilan yang menyebut Akbar telah menekan Miryam.

"Yang lebih lucu lagi, menyebutkan ada uang berapa miliar gitu yang saya berikan kepada Miryam dari Markus. Saya betul-betul penasaran, uang itu di mana dan kapan (diberikannya), siapa saksinya, dan segala macam," kata Akbar.

(Baca: Merasa Difitnah, Akbar Faizal Laporkan Elza Syarief ke Bareskrim Polri)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X